Jubir Fraksi PPP: DPR tak perlu Dorong Siapapun Calon Yang Dijagokan Jadi Kapolri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sani menyarankan agar tak ada anggota DPR yang mendorong-dorong calon Kapolri yang dia dukung ke publik.

Alasannya, memilih calon Kapolri baru adalah domain Presiden.

Ini penting agar tidak ada kesan intervensi politik DPR kepada Presiden soal pencalonan Kapolri baru.

"DPR sebaiknya tidak perlu mendorong-dorong siapapun yang memenuhi syarat untuk dijagokan sebagai Kapolri. Sehingga tidak ada kesan adanya unsur politisasi dalam proses pemilihan Kapolri," ujar Asrul Sani kepada Tribun, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Dia mengingatkan, domain DPR hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon kapolri yang diajukan Presiden.

"Soal siapa Kapolri berikutnya, apakah baru atau memperpanjang masa dinas aktif Pak BH semuanya merupakan domain Presiden," tegasnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Presiden Joko Widodo tidak harus memilih Kepala Polri berdasarkan usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Saat ini Kompolnas telah menyerahkan sejumlah nama perwira tinggi Polri yang direkomendasikan untuk menjadi Kapolri baru.

"Yang jelas Presiden juga mempunyai kewenangan untuk memilih (Kapolri) di luar usulan Kompolnas. Itu adalah wewenang Presiden," ujar Pramono di kantor Presiden, Senin (6/6/2016).

Saat ditanya apakah keputusan di luar usulan Kompolnas yang dimaksud itu berarti mempertahankan masa jabatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri, Pramono tidak menjawab secara tegas.

"Ya pokoknya itu kewenangan Presiden," ujar politikus PDI-P tersebut.