RUU Tax Amnesty
Pemerintah dan DPR Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Pengampunan Pajak
Pertemuan konsultasi ini dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembahasan RUU Tax Amnesty
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin mengatakan pihaknya memutuskan untuk melimpahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty kepada Komisi XI DPR yang khusus membidangi keuangan dan perbankan.
"Pertemuan konsultasi ini dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembahasan RUU Tax Amnesty yang merupakan konsen kita bersama dewan maupun pemerintah," ujar Ade di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Ade mengatakan, pimpinan Fraksi di DPR menyambut baik usulan RUU Tax Amnesty ini karena dapat memberikan kepastian berapa banyak arus uang yang akan masuk jika nanti Undang-Undang ini telah disahkan.
"Jika nanti RUU Tax Amnesty ini dapat diterapkan, diharapkan bukan hanya berpengaruh kepada penerimaan negara, tetapi juga berpengaruh untuk mengatasi ekonomi nasional akibat perlambatan ekonomi global dan juga tentu akan sangat membantu APBN-P yang akan datang," ujar Ade.
Pembahasan RUU Tax Amnesty ini, kata Ade, dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pengusaha agar membawa uangnya kembali ke Indonesia dari luar negeri.
Selain membahas mengenai RUU Tax Amnesty, pemerintah dan DPR juga sepakat bahwa setelah pembahasan RUU Tax Amnesty, juga akan dilakukan pembahasan RUU tentang Lalu Lintas Devisa dan juga tentang RUU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). Hal ini penting dalam rangka reformasi sistem perpajakan di Indonesia.
Dalam rapat konsultasi tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
