Sikapi Uang Tebusan yang Diminta Abu Sayyaf, Pemerintah Tak Mau Gegabah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkapkan Pemerintah akan berhati-hati terkait informasi bahwa diduga kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan atas 10 WNI yang disandera sebesar 50 juta peso atau sekitar Rpr15 miliar kepada Pemerintah Indonesia.

"Sehingga dengan demikian akan dipelajari lebih hati-hati," ujar Pramono di kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Pramono mengatakan, Pemerintah saat ini tengah mengumpulkan berbagai informasi terkait identitas dan motif para kelompok yang menyandera 10 ABK Tugboat Brahma 12 di perairan Filipina.

"Ya kalau dilihat motifnya adalah mereka meminta uang. Jadi motofnya motif perampokan. Meminta tembusan uang. Dan ada kemungkinan apakah uang itu hanya dilakukan untuk kepentingan mereka atau milisi," kata Pramono.

Pramono menambahkan, saat ini sedang dilakukan koordinasi antara pihak Kemenlu dengan pihak Polri maupun TNI untuk merencanakan pembebasan tersebut.

"Sehingga dengan demikian Bu Menteri Luar Negeri sekarang ini sedang mengumpulkan data dan kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat TNI untuk membantu agar proses pembebasan penyanderaan bisa dilakukan," tutur Pramono.