Menteri Gaduh
Kemarahan Jokowi Perlu Disertai Sanksi Tegas Terhadap Menteri Saling Serang
"Langkah ini penting dilakukan agar ada efek jera dari sejumlah menteri yang gemar bergunjing di sosial media dan publik,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejengkelan dan kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya disertai pemberian sanksi terhadap semua pembantu presiden.
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Muradi mengatakan sanksi bisa berupa teguran dan ancaman pencopotan dari jabatan.
"Langkah ini penting dilakukan agar ada efek jera dari sejumlah menteri yang gemar bergunjing di sosial media dan publik," kata Muradi kepada tribunnews.com, Rabu (2/3/2016).
Menurut Peneliti Senior Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Unpad ini, marahnya Jokowi harus dipahami sebagai suatu teguran yang bisa meredakan ketegangan dan mencairkan suasana di pemerintahan.
Perilaku menteri yang saling bersitegang di depan publik menggambarkan bagaimana konsolidasi pemerintahan membutuhkan langkah gerak yang seirama.
Jika perseteruan tersebut dibiarkan di depan publik, maka wibawa dan soliditas pemerintahan akan makin luntur.
"Ujungnya akan berimplikasi pada kinerja pemerintahan yang tidak memuaskan," ucapnya.
Untuk itu, kemarahan Jokowi harusnya diikuti sanksi yang bersifat mengikat untuk semua pembantu presiden.
"Langkah tersebut dimaksudkan agar para pembantu presiden yang merasa mendapatkan back up politik dari kekuatan partai politik maupun elit politik lainnya menyadari," ungkapnya.
Dengan begitu konsentrasi atas sejumlah agenda strategis kementerian dapat direaliasasikan dalam bentuk program konkret.
Selain itu akan menjauhkan dari pergunjingan dan perseteruan diantara pembantu presiden.
Diberitakan, Jokowi akan memanggil beberapa menterinya yang dianggap mengganggu kinerja lantaran saling silang pendapat di depan publik.
Nereka akan dimintai penjelasan masing atas persoalan yang kini menjadi pembicaraan masyarakat.
"Tidak hanya dua menteri tapi beberapa menteri yang juga silang pendapat. Ini tidak etis ya, tidak eloklah," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi di kompleks Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).
