SBY: Sayalah yang Paling Merasakan Pahit Getir Gerakan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tegas menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden RI ke-6 ini menyebutkan, pada masa kepemimpinannya, masa pemberantasan korupsi paling bergejolak.

"Saya ingin menyampaikan yang penting, meskipun saya warga biasa, dari presiden-presiden yang memimpin di era reformasi sebutlah masa peralihan Presiden Habibie, almarhum Gus Dur, Ibu Megawati, dan saya sebelum Pak Jokowi, barangkali sayalah yang paling merasakan paling ngalami pahit getir gerakan KPK," kata SBY di Raffles Hils, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/2/2016).

Baca Juga : J Kristiadi Bilang Jurus SBY Selalu Menjadikan Dirinya Korban dan Suka Curhat

Pengalaman yang dialami itu, membuatnya harus menerima kenyataan saat beberapa menterinya dinyatakan terlibat korupsi.

"Demikian juga sebagai kader PD meskipun kader lain pun ada, meskipun besan saya sendiri meskipun itu bahkan keputusan kolektifnya juga menjadapatkan tindakan dari KPK. Saya harus menerima kenyataan itu sebagai manusia biasa sedih saya," kata SBY.

Namun dirinya tetap berpegang pada pendiriannya untuk fokus memberantas korupsi.

Ucapannya tersebut bisa dikonfirmasi langsung oleh pimpinan KPK, saat dirinya menjadi presiden.

"Bisa bertanya kepada para pemimpin KPK mulai dari Taufukrahmanruki, Antasari, Abraham Samad, atas sikap dukungan saya saya harus mencegah untuk melakukan campur tangan," katanya.

Meskipun memiliki kuasa, SBY memberikan contoh, dirinya sama sekali tidak pernah meminta KPK dalam hal ini, untuk melakukan hal yang tidak seharusnya.

"Misalnya dengan kekuasan seorang presiden, jangan disentuh ini karena itulah satu kubu politik, atau tolong dikerjain sama karena itu lawan politik saya. Never ever, tidak tepat karena itu mencerdai sumpah saya dan amanan saya sebagai pemimpin yang justru menjadi contoh dan menyuseskan gerakan KPK," kata SBY.