Jusuf Kalla Diusulkan Jadi Ketua Umum Golkar Transisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Sejumlah kader dan senior Partai Golkar menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai ketua umum transisi DPP Partai Golkar dengan Sekjennya Akbar Tandjung.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan, kepada Tribunnews.com, Minggu (3/1/2016).

"Ini adalah pengurus DPP Golkar transisi, yang ditugaskan maksimal dua bulan untuk melaksanakan Munas Golkar," kata Leo.

Menurut Leo, pengurus transisi DPP Partai Golkar ini akan dibantu 20 pengurus lainnya yang masing-masing diambil 10 orang dari Golkar Agung Laksono dan 10 orang dari Golkar Aburizal Bakrie.

"Dasar pengambilan pengurus transisi DPP Golkar ini adalah jika partai terancam maka bisa mengambil kebijakan... dan seterusnya dan seterusnya," kata Leo Nababan.

 Sebelumnya, Generasi Muda Golkar Partai mendorong Mahkamah Partai untuk membentuk DPP transisi untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas).

Pasalnya, Golkar mengalami kevakuman setelah Menkumham mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mencabut kepengurusan Munas Ancol tetapi tidak mengesahkan Munas Bali.

"Munas itulah yang menjadi satu-satunya yang melahirkan legal standing baru untuk Golkar," kata anggota Generasi Muda Golkar yang juga Ketua DPP Golkar versi Munas Bali Ahmad Dolly Kurnia di kediaman Akbar Tandjung, Jakarta, Minggu (3/1/2016).

Dolly mengatakan pihaknya mengejar waktu untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Sebab, bila kepengurusan Golkar kosong dalam waktu yang lama maka membahayakan partai. Apalagi, konsolidasi diprediksi hanya bisa dilakukan pada tahun 2016.