Ada Mosi Tidak Percaya untuk Ketua DPR, Nasdem Tunggu Putusan MKD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR asal NasDem Taufiqulhadi menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto.

Hal itu dikarenakan laporan Menteri ESDM Sudirman Said atas adanya dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto terkait Freeport.

Fraksi NasDem tetap menunggu keputusan akhir Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, meskipun anggotanya telah menyatakan mosi tidak percaya.

"Sikap kritis anggota tentu kami dukung dimana Pak Taufiqulhadi sebagai anggota mendorong MKD RI bekerja sesuai standar etika DPR. Jika keputusan MKD ada pelanggaran etika serius maka pilihannya adalah mosi tidak percaya yang harus disampaikan oleh fraksi sesuai mekanisme UU MD3," kata Wakil Ketua Fraksi Johnny G Plate melalui pesan singkat, Minggu (22/11/2015).

Plate mengakui pihaknya mendukung dorongan anggotanya agar MKD bekerja sesuai amanat UU MD3. Selain itu juga profesionalitas anggota MKD dalam memproses kasus etika. NasDem, tutur Plate, juga mendukung perbaikan tata kelola manajemen DPR RI melalui good parlementary governance.

"Jika MKD memutuskan ada pelanggaran etika yang serius dan berat tentu fraksi akan mengambil sikap politik yang tegas termasuk reposisi pimpinan DPR RI esuai ketentuan UU MD3," tuturnya.

Anggota Komisi XI itu mengaku belum dapat berandai-andai apa yang menjadi keputusan MKD DPR, karena mereka sedang bekerja sesuai data dan informasi yang MKD DPR peroleh. Penilaian pelanggaran etika tidak mudah dan tentu harus dilakukan dengan standart integritas yang juga tinggi.

"Kami mendorong untuk menunggu sampai ada keputusan akhir dari MKD DPR RI agar tidak terjadi saling fitnah dan pengkaburan standart etika DPR RI sebagaimana ketentuan UU MD3 tersebut," ujarnya.

Ia mengingatkan menjaga kewibawaan DPR RI juga harus menjadi bagian yang penting dalam pertimbangan penyelesaian masalah ini. Langkah dan keputusan politik yang akan diambil tetap harus dalam koridor UU dan tetap menjaga marwah lembaga DPR RI yang saat ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Plate menyadari bahwa perbaikan ini tidak mudah. Namun harus tetap dilakukan karenanya menjadi penting perbaikan tata kelola manajemen DPR RI. "Sikap fraksi tidak mendahului keputusan MKD sedang sikap kritis anggota bisa saja disampaikan sesuai pertimbangan anggota dan itu tentu ada pertimbangan yang rasional sesuai informasi yang diperoleh oleh anggota," ujarnya.