Masyarakat Perlindungan Buruh Migran Desak Pemerintah Hapus Hukuman Mati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh Migran mendesak pemerintah agar menghapus hukuman mati, atau Memoratorium eksekusi mati.

"Penghapusan hukuman mati ini akan menjadi kekuatan diplomatik ekstra dalam membebaskan buruh migran dari hukuman mati," ujar Direktur Eksekutif Migran Care, Anis Hidayah saat jumpa pers di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Selain itu, Anis mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dibawah kepemimpinan Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk selamatkan buruh migran Indonesia dari hukuman mati.

"Pemerintah Indonesia harus segera merespon khusus modus pertemuan jejaring perdagangan orang dengan jaringan narkoba yang menjadikan buruh migran sebagai korban dan terancam hukuman mati di luar negeri," kata Anis.

Anis juga mendesak pemerintah segera menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi buruh migran yang telah berhasil dibebaskan dari hukuman mati dan keluarga buruh migran pascaeksekusi mati.

Regulasi juga menjadi persoalan di dalam isu TKI, sehingga Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh Migran mendesak pemerintah menyegerakan penuntasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dengan poin-poin perubahannya.

"Pemerintah harus segera mereview kebijakan moratorium penempatan ke 21 negara di Timur Tengah, karena moratorium bukan solusi, bahkan sebaliknya menghambat hak warga negara untuk bermigrasi," kata Anis.