Presiden Jokowi Diminta Perhatikan Data Kemiskinan
Presiden Jokowi diminta memperhatikan data kemiskinan. Merujuk data BPS pada 15 September, jumlah orang miskin pada Maret 2015 capai 28,59 juta orang.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta memperhatikan angka kemiskian keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir 15 September di mana jumlah orang miskin pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta atau 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
"Saya belum banyak mendengar presiden soal pentingnya pengentasan kemiskinan dibanding infrastruktur. Ini jadi berat sebelah," kata Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah di Cikini, Jakarta, Minggu (27/9/2015).
Ia mengakui program infrastruktur dapat mengatasi kemiskinan tapi hal itu membutuhkan waktu yang tidak cepat.
"Presiden perlu memperbanyak dalam setiap pidato akan pentingnya pengentasan kemiskinan," kata mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi era Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Firmanzah meyakini bila presiden sudah menyuarakan pentingnya pengentasan kemiskinan, maka menteri koordinator dan menteri terkait dapat fokus dalam program pengentasan kemiskinan.
Ia melihat program pengentasan kemiskinan masih bersifat sporadis dan belum ada cetak biru yang komprehensif sebagai landasan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Sosial untuk mengimplementasikan sejumlah program.
Firmanzah mencontohkan ada masyarakat yang bekerja 20 jam per hari tapi tetap miskin. Sehingga diperlukan program kementerian seperti KUR atau cash for work. Selain itu, dana injeksi langsung untuk masyarakat sangat miskin.
"Sudah selayaknya (pengentasan kemiskinan) jadi program prioritas nasional," kata dia.
