Tantowi Yahya Dorong Pemerintah Negosiasi dengan Penyandera Dua WNI
Pemerintah diminta berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak Organisasi Papua Merdeka yang menyandera dua WNI di Papua Nugini.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta pemerintah berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak Organisasi Papua Merdeka yang menyandera dua WNI di Papua Nugini.
"Mencari tahu terlebih dahulu alasan penyanderaan dan dicarilah negosiasi, dan ketika tidak tercapai maka tugas pemerintah dalam hal ini instansi terkait untuk melakukan tindak lanjut berikutnya," kata Tantowi di Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Menurut Tantowi, bila tidak ada komunikasi yang baik oleh pihak penyandera maka tindakan berikutnya dilakukan oleh TNI/Polri. Politikus Golkar itu menuturkan pihak Kementerian Luar Negeri dapat melakukan negosiasi awal.
"Bisa juga dubes bila kejadian di luar wilayah NKRI. Ketika dalam negeri wilayah kepolisian, dan TNI. Kemenlu perwakilan di sana melakukan komunikasi terlbih dahulu," imbuh dia.
Senin (14/9/2015) merupakan tenggat waktu yang diberikan OPM Kelompok Jeffrey kepada pemerintah Indonesia. OPM Jeffrey saat ini menyandera dua warga negara Indonesia, Sudirman (28) dan Badar (20).
"Kelompok Jeffrey menuntut dalam waktu 72 jam (sejak dua WNI ditahan pada 11 September), teman mereka yang ditahan di Polres Keerom, Papua, karena kasus ganja dan narkoba, dibebaskan," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Endang Sodik.
Sudirman dan Badar adalah penebang kayu yang bekerja pada perusahaan penebangan kayu di Skofro, Distrik Keerom, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini. Mereka disandera setelah Kelompok Jeffrey menyerang dan menembak warga, termasuk para penebang kayu.
Keduanya dibawa OPM ke Skouwtiau, Vanimo, Papua Nugini. Oleh sebab lokasi penyanderaan tak lagi di Indonesia, melainkan lintas batas negara, maka Komando Daerah Militer TNI mengontak Konsulat Jenderal RI di Vanimo, dan meminta bantuan Bupati Vanimo serta tentara PNG untuk membebaskan dua WNI yang disandera tersebut.
Kodam juga menghubungi Atase Pertahanan RI di Port Moresby, ibu kota PNG, untuk menghubungi Panglima Tentara PNG terkait operasi pembebasan. TNI meminta pembebasan dilakukan dengan meminimalisasi kekerasan untuk menghindari perilaku brutal OPM. Sampai saat ini atase pertahanan, TNI dan tentara PNG masih intensif berkomunikasi.
