Sabtu, 4 Oktober 2025

Wantimpres: Rizal Ramli Tak Pantas Jadi Menteri, Cocoknya Jadi Anggota DPR

Suharso pun meminta Rizal mengundurkan diri daripada terus mengkritik menteri-menteri hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Editor: Hasanudin Aco
Photo/MG/SEPTYONAKA TRIWAHYUDI
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli Sertijab menggantikan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Indroyono Soesilo. dalam reshuffle kabinet Presiden Jokowi, Rabu (13/8/2015) di Jakarta. Reshuffle keenam menteri yang dilantik yaitu Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhi Purdijatno, serta Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo. Sofyan Djalil pada kesempatan tersebut juga dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago. Pergantian juga dilakukan pada posisi Sekretaris Kabinet, yaitu dari Andi Widjajanto ke pejabat barunya, Pramono Anung. (Tribunnews.com/MG/SEPTYONAKA TRIWAHYUDI) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dewan Pertimbangan Presiden memantau kegaduhan yang timbul akibat pernyataan-pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Anggota Wantimpres, Suharso Monoarfa, mengatakan, sikap yang ditunjukkan Rizal menggambarkan bahwa ia belum siap menjadi seorang pejabat negara.

Suharso pun meminta Rizal mengundurkan diri daripada terus mengkritik menteri-menteri hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kalau menurut saya, Rizal Ramli itu tidak pantas jadi menteri. Dia sepertinya lebih cocok jadi anggota DPR daripada jadi pejabat negara," kritik Suharso, saat dihubungi, Selasa (18/8/2015) malam.

Suharso mengaku tak habis pikir dengan sikap Rizal yang sudah ditegur Presiden untuk menyampaikan kritik ke internal kabinet, tetapi tak mematuhinya. Secara terbuka, Rizal bahkan menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Ia menduga sikap Rizal yang terus-menerus mengkritik proyek pemerintah itu karena kekhawatiran tidak populer jika tidak menyampaikan kritik.

"Kalau takut tidak populer, tempatnya bukan di kabinet. Hal seperti ini hanya akan membawa ketidakstabilan dalam kabinet," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Ia juga khawatir sikap Rizal itu justru akan membuat investor ragu. Investor yang selama ini dijanjikan megaproyek pemerintah akan bertanya-tanya apakah proyek-proyek itu tetap terealisasi dengan adanya lontaran kritik dari menteri kabinet.

"Kalau mau mengkritik, lebih baik di dalam, tidak usah ribut di media. Kesantunan harus tetap dijaga agar Presiden ataupun Wakil Presiden tidak direpotkan dengan urusan kegaduhan seperti ini, apalagi pernyataannya sudah menantang Wapres begitu," papar Suharso.

Sebelumnya, Rizal mengkritik program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menurut Rizal, program itu tidak realistis dan hanya meneruskan program pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Selain itu, Rizal juga mengkritik rencana pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia hingga menimbulkan perdebatan Rizal dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Belakangan, Rizal pun menantang JK untuk melakukan diskusi di hadapan umum tentang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Penulis: Sabrina Asril

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved