Diskusi Taruna Merah Putih 'Paksa' Pejabat Keuangan Negara Mendengar Rakyat
Jarang ada organisasi yang bisa mengumpulkan para pemangku kepentingan dalam satu forum, di tengah koordinasi yang kian mahal.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jarang sekali ada organisasi yang bisa mengumpulkan para pemangku kepentingan dalam satu forum, di tengah koordinasi ekonomi seperti sekarang ini. Forum dialog yang digelar Taruna Merah Putih (TMP) dengan tema "Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia Sekarang dan 2016" seakan menjadi sangat luar biasa.
Dalam dialog ini hadir Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D.Hadad, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia, dan Waketum Kadin bidang Perbankan dan Keuangan Rosan P. Roeslani.
Hadir juga Dirut BNI Baiquni, Dirut Mandiri Budi Sadikin, Dirut BRI Asmawi, serta pengusaha, pelaku ekonomi seperti perwakilan dari Real Estate Indonesia, pengamat ekonomi, politisi, dan aktivis gerakan mahasiswa.
"Kegiatan TMP ini luar biasa. Jarang ada organisasi bisa mengumpulkan talenta terbaik yang posisinya saling melengkapi. Diskusi ini lebih bermutu dari diksusi yang digelar di DPR. TMP merupakan organisasi sayap PDIP yang paling aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, Rabu (19/8/2015).
Hendrawan menyampaikan hal itu saat membuka acara dialog tersebut serayamenyampaikan salam dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Acara dilakukan di kantor TMP, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat.
Hendrawan menjelaskan, acara ini luar biasa juga karena disatukan oleh komitmen yang sama. Yaitu membangun Indonesia. Kata Hendrawan juga, secara usia, Ketua Umum TMP Maruarar Sirait merupakan junior, namun secara politik ia merupakan senior dan mentor.
Maruarar dalam acara ini bertindak sebagai moderator. Acara ini digelar sebagai bentuk kepedulian TMP sebagai organisasi pemuda, yang mau membangun komunikasi antara regulator dan publik.
Kondisi ekonomi saat ini pun membutuhkan soliditas antara Kementerian Keuangan, BI dan OJK.
Menurut Maruarar, konsolidasi di antara lembaga otoritas fiskal, moneter, perbankan dan pasar modal penting dilakukan demi memastikan perekonomian nasional yang stabil dan kuat. Apalagi, saat ini, situasi perekonomian global kurang membaik.
"Koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga ini akan terlihat dari regulasi yang dikeluarkan, dan tentu saja diharapkan bisa mengaluarkan situmulus dan relaksasi kebijakan yang pro-usaha, yang bisa menaikkan iklim investasi," jelasnya.
Hal menarik dari diskusi ini adalah tidak dimulai dengan pandangan narasumber, melainkan dimulai dengan saran, masukan dan pendangan dari peserta. Narasumber meresposn pandangan-pandangan tersebut
"Sekarang kita dengar dulu harapan dan pertanyaan, baru pejabat di depan. Saya pikir pemimpin harus lebih banyak blusukan dan mendengar, sehingga keputusannya membumi. Jangan karena niat baik, tapi tidak membumi, akhirnya tujuan tak tercapai," kata Maruarar.
Dalam kesempatan itu, sepuluh orang mewakili 10 lembaga maupun profesi dipersilahkan menyampaikan pandangan dan pertanyaan yang hendak disampaikan.
Baru secara bergantian, Gubernur BI Agus Martowardoyo, Ketua OJK Muliaman Hadad, dan Wamenkeu Mardiasmo memberi tanggapan.
Ketiga pejabat lembaga tinggi negara itu memastikan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK sudah pada rel yang benar.
Selain itu, semuanya optimis bahwa Pemerintahan Jokowi-JK akan mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia makin membaik.
