Senin, 6 Oktober 2025

Kabinet Jokowi JK

Wapres JK: Rizal Ramli Harus Pahami Masalah Sebelum Bicara

Jusuf Kalla menduga Rizal Ramli kurang memahami persoalan.

Editor: Johnson Simanjuntak
BiroPres/BiroPres
Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-70 Republik Indonesia, Senin (17/8/2015), di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Widodo, Wapres Jusuf Kalla dan Ibu Mufida Kalla. Upacara yang dimulai pukul 10.00 WIB, didahului laporan komandan upacara Kolonel Umar Farouq kepada Presiden Jokowi. (Tribunnews.com/BiroPres) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyayangkan kritikan Menteri Kordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, terhadap dirinya dan sejumlah kebijakan pemerintah.

Jusuf Kalla menduga Rizal Ramli kurang memahami persoalan.

"Ya tentu semuanya menteri itu harus paham dulu baru bicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya," kata Jusuf Kalla kepada wartawan, usai menghadiri perayaan hari konstitusi, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2015).

Rizal mengkritik program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt. Dalam wawancara di MetroTV, Rizal menyebut proyek tersebut hanyalah untuk mengakomodir kepentingan Jusuf Kalla.

Dalam wawancara dengan sejumlah media, Rizal menyebut program tersebut tidak realistis.

Jusuf Kalla menanggapi, pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 50 ribu megawatt pun bisa direalisasikan.

Ia tidak setuju program tersebut disebut realistis, dan hanya untuk mengakomodir kepentingannya saja.

"Begini, tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. kalau kurang akal, pasti tidak paham itu memang."

Ia mengingatkan, listrik adalah prasarana. Sebelum dibangun sebuah pabrik, sebelumnya listrik harus tersedia di wilayah tersebut. Hal itu tidak hanya berlaku di Indonesia saja, akan tetapi di seluruh dunia.

Ia mengingatkan, aksi Rizal mengkritik kebijakan tersebut, sama saja dengan mengurangi kewibawaan Presiden Joko Widodo. Pasalnya kebijakan-kebijakan itu yang menyetujui dan meresmikan adalah Presiden.

"Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti (Rizal) memandang kurang pantas pak Jokowi kalau begitu kan," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved