Soal Dana Aspirasi, Wakil Ketua DPR Ingatkan Jangan Berpolitik Makan Tulang Kawan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) menimbulkan polemik. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan awalnya semua fraksi menyetujui program yang disebut dana aspirasi Rp 20 miliar setiap anggota.‎ Taufik mengaku heran kini mulai ada fraksi yang menolak program tersebut.

"Jadi proses kronologis dari usulan program aspirasi daerah pemilihan berawal dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Ada lebih dari tiga kali rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan itu sudah diumumkan pada rapat paripurna 17 Februari 2015. Kemudian rapat paripurna kedua memutuskan struktur dari tim UP2DP ini, saya ditunjuk secara aklamasi," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/6/2015)

Politikus PAN itu mengungkapkan pada tahap itu semua fraksi setuju. Tidak ada fraksi yang menolak seperti saat ini. "Semua setuju, tidak ada fraksi yang menolak, semua punya argumentasi dan DPR sifatnya hanya mengusulkan," imbuhnya.

Ia menjelaskan saat itu ada pendapat dimana Komisi I, III dan XI yang tidak bersinggungan dengan persoalan konstituen. Sementara Komisi IV, V dan VIII sangat dekat dengan masalah konstituen. "Sehingga dimunculkan aspek keadilan dan pemertaan dan itu semua fraksi setuju," kata Waketum PAN ini

Mengenai angka yang beredar saat ini sebesar Rp 20 miliar per anggota, Taufik menerangkan, memang dibuat sebagai batasan. Agar ada aspek keadilan setiap anggota DPR punya kesempatan mengusulkan program dengan alokasi yang sama.

"Nah batasan usulan ada yang bilang di atas Rp 20 miliar ada yang di bawah Rp 20 miliar, akhirnya secara rata-rata itu usulan sangat normatif untuk kemerataan,"katanya.

Taufik menuturkan yang perlu dilakukan saat ini sosialisasi terkait adanya penolakan dari masyarakat. Tetapi tidak lantas ada fraksi yang berbalik badan dan mengingkari kesepakatan bersama di DPR.

"Kalau sekarang ada fraksi menolak aneh, dia memungkiri rapat paripurna. Saya hanya titip pesan tolong berpolitik elegan di DPR, kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Artinya di DPR jangan berpolitik makan tulang kawan," katanya.

Taufik juga menegaskan tak ada anggota yang ngotot dengan program ini. Jika tidak setuju dengan program ini maka cukup tidak usah menggunakan haknya. "Pimpinan DPR hanya memfasilitasi apa yang diatur MD3 dan sumpah janji anggota DPR. Bagi mereka yang menolak tidak usah menggunakan haknya, kalau setuju silakan digunakan haknya. Yang penting tidak usah menghalangi hak anggota lainnya," ujar Taufik.