Jebakan Dana Aspirasi

Publik mungkin saja tak akan resisten jika diskursus program pembangunan daerah pemilihan tidak melulu soal berapa dana yang dianggarkan dan pukul rata setiap anggota. Legalisasi hak anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya perlu dimaknai sebagai cara untuk mengatasi praktik perburuan rente dan meningkatkan fungsi anggaran DPR dengan fungsi representasi yang melekat di dalamnya.

Untuk menghindari jebakan dana aspirasi, tim yang dibentuk Badan Legislasi untuk merumuskan mekanisme hak DPR dalam mengusulkan program pembangunan daerahnya tidak berkutat soal alokasi yang dikhususkan untuk ini.

Hak mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan harus diletakkan dalam konteks fungsi anggaran yang lebih luas pada keseluruhan APBN agar bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwakilinya. Agar konstituen dapat menilai sejauh mana anggota DPR daerah pemilihannya telah memperjuangkan aspirasinya, tim yang dibentuk Badan Legislasi ini perlu merumuskan mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

Misalnya, setiap usulan oleh DPR yang berakibat pada perubahan usulan anggaran yang diajukan pemerintah perlu disampaikan kepada publik. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan bagi publik untuk menilai apakah usulan itu sejalan dengan aspirasi konstituen atau tidak.

Pengalaman negara-negara yang menerapkan CDF atau dana aspirasi menunjukkan sulitnya gurita persoalan dana ini dihilangkan. Hasil penelusuran IBP (2010), misalnya, mengungkapkan berbagai laporan mengenai praktik korupsi dan manipulasi politik terkait dengan penerapan CDF. Oleh karena itu, penerjemahan sempit hak mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan sebagai dana aspirasi tak ayal bisa menjerumuskan DPR dalam cengkeraman praktik koruptif tersebut.

Yuna Farhan
Mahasiswa PhD, Departemen Kajian Indonesia University of Sydney; Sedang menulis tesis tentang politik pembuatan anggaran di Indonesia

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Juni 2015 dengan judul "Jebakan Dana Aspirasi".