Yasonna Mengaku Tidak Tahu Soal Reshuffle

TRBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reshuflle atau perombakan kabinet adalah kewenangan Presiden Joko Widodo kata Menteri Hukum dan HAM, (Menkumham), Yasonna H Laoly.

Ia pun mengaku tidak tahu apakah presiden akan mengambil kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

"Itu mana kita tahu, presidennya yang punya kewenangan," Kata Yasonna Kepada wartawan usai menghadiri acara pembukaan seminar "Proteksi dan Monetisasi Hak Kekayaan Intelektual untuk Industri Film di Indonesia," di hotel JS.Luansa, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2015).

Saat ditanya apakah dirinya siap bila Presiden Joko Widodo mencopotnya dari jabatan Menteri yang baru sekitar enam bulan diembannya itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu hanya memberikan jawaban diplomatis,"kalau kita kerja yang terbaik saja."

Seperti yang diberitakan sebelumnya, selain Yasonna, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan pun menuturkan hal yang serupa, bahwa Presiden belum menyinggung soal perombakan kabinet yang sudah enam bulan bekerja ini.

Padahal Presiden di awal masa jabatannya sempat berjanji akan melakukan evaluasi setiap enam bulan. Namun hingga kini setelah sekitar enam bulan pemerintahan berjalan, belum ada informasi resmi mengenai evaluasi kabinet.

Padahal hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking dan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI), menemukan bahwa masyarakat Indonesia kurang puas dengan kinerja pemerintah, dan mengharapkan adanya perombakan kabinet.

Poltracking melakukan survei terhadap 1.200 responden dan mendapati 41,8 persen publik setuju reshuffle. Dalam survei tersebut juga diketahui 66,6 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.

Sedangkan KedaiKOPI yang melakukan survei pada 1-6 April 2015 terhadap 368 responden, menemukan bahwa sebanyak 96,5 persen publik sepakat Jokowi harus melakukan pergantian sejumlah menteri yang kinerjanya jeblok.