Polri Saat Ini Belum Profesional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pascadipisahkan dari TNI, Polri seharusnya punya modal politik menjadi profesional, akuntabel, dan independen. Tetapi ini tidak. Karena itu, seharusnya reformasi Polri bertahun-tahun lalu memberikan jalan mulus untuk Polri melaksanakan fungsi, sebagaimana diamanatkan undang-undang.
‎
Dikatakan Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad, Polri saat ini masih belum bisa menjadi profesional, akuntabel, dan independen. Sebab pada praktiknya, Polri masih jauh dari harapan masyarakat.

"Polri belum sepenuhnya menjadi kepolisian sipil dengan orientasi pelayanan yang kuat pada masyarakat," kata Farouk di Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2014).

Polri, dilihat Farouk, saat ini justru terombang-ambing dalam tarikan kepentingan politik. Terutama yang menyangkut hasrat oknum polisi untuk memperoleh posisi dan jabatan tertentu. Belum lagi soal kepentingan elite politik.

"Realitas citra Polri juga masih buruk di kalangan masyarakat, disebabkan oleh sikap personil kepolisian karena pelanggaran disiplin, berupa penyalahgunaan kewenangan dan penyajian pelayanan yang tidak bermutu," kata Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Farouk menilai penyalahgunaan wewenang terjadi karena personil Polri melekat atribut kekuasaan serta diskresi yang besar. Sementara transparasi dan kontrolnya lemah. Polisi merupakan profesi di Indonesia yang paling sulit dikontrol lantaran kekuasaannya sangat besar menyangkut moral.

Dengan kewenangan yang besar itu, di sisi lain justru pengawasan terhadapnya lemah. Polri sangat mudah tergoda dan akhirnya terjatuh dalam penyalahgunaan wewenang. pada akhirnya kredibilitas dan profesionalitas Polri menjadi sulit dibangun, apalagi dipertahankan.

"Akibatnya persepsi publik (kepada Polri) masih demikian buruk," kata Farouk.

Soal mutu pelayanan di Polri, lanjut Farouk, juga masih terbilang rendah. Tidak ada inisiatif dan inovasi Polri agar pelayanan terhadap masyarakat menjadi prima.‎