PPMI Sektor Rokok, Tembakau dan Minuman Kritik YLKI Berlebihan Kritik Mensos Bagikan Rokok
"Sikap YLKI ini hanya overacting (berlebihan), rokok halal kok bukan barang haram," kata Bonhar di Jakarta, Jumat (27/3/2015).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kritikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang membagikan rokok kepada orang rimba di daerah Sungai Kemang, Jambi, mendapat respons.
Baca juga: YLKI: Mensos Harusnya Bagikan Sembako ke Suku Anak Dalam Bukan Rokok.
Ketua Umum Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Sektor Rokok, Tembakau dan Minuman, Bonhar Darma Putra, menegaskan pemberian rokok sah-sah saja karena merupakan produk legal dan juga tidak menyalahi aturan.
Menurut Bonhar, YLKI seakan menafikan bahwa tembakau, terutama rokok kretek, merupakan warisan budaya sehingga sangat wajar pemberian itu rokok itu merupakan pendekatan sosio-kultural oleh seorang menteri.
"Sikap YLKI ini hanya overacting (berlebihan), rokok halal kok bukan barang haram," kata Bonhar di Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Bonhar menilai sikap YLKI selama ini sudah jelas memilih-milih kategori konsumen sesuai kepentingannya. "YLKI sudah jadi lembaga kepentingan," ucapnya.
Ia memastikan rokok barang legal dan negara membutuhkan uang cukai rokok untuk membangun negeri ini selama bertahun-tahun. Tahun 2014 lalu sumbangan cukai rokok mencapai Rp 112 Triliun. Tahun ini ditargetkan Rp 138 triliun atau setara 8 persen nilai APBN.
Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, YLKI menilai apapun alasannya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak tepat membagikan rokok kepada orang rimba di daerah Sungai Kemang, Jambi.
