Abraham Samad Tersangka

Surya Paloh: Hindari Kekosongan Pimpinan KPK Presiden Harus Keluarkan Perppu

Tayang: Selasa, 17 Februari 2015 18:55 WIB

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Y Gustaman

Surya Paloh: Hindari Kekosongan Pimpinan KPK Presiden Harus Keluarkan Perppu

TRIBUN/HERUDIN

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh memberikan sambutan pada acara peluncuran buku Surya Paloh berjudul Melawan Arus Menantang Badai di gedung Gramedia, Jakarta Barat, Jumat (21/11/2014). Buku yang ditulis oleh Derek Manangka ini berisi tentang perjalanan hidup Surya Paloh. Sejumlah menteri seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel serta Ketua DPR RI, Setya Novanto menghadiri acara ini. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Baca Selanjutnya:

Daftar Aset Rampasan Negara dari Tambang Ilegal yang Diserahkan ke PT Timah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengimbau Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait berkurangnya pimpinan KPK.

"Kalau memang harus dikeluarkan Perppu, saran kami harus dikeluarkan," ujar Surya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2015).

Menurutnya, kepemimpinan KPK tidak boleh kekosongan mengingat banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum tuntas.

Surya meminta semua pihak harus menghormati penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Abraham Samad oleh Polda Sulselbar, yang diumumkanm pagi tadi.

"Apapun proses hukum kita hormati. Kalau tidak, negara ini tidak kita hargai sebagai negara hukum. Konsekuensi hukum bisa berlaku bagi siapa saja. Baik kepada penegak hukum itu sendiri," ungkap Surya.