NTT Darurat Human Trafficking, Menaker Bikin Aturan Khusus

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan tenaga kerja dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.Hal itu dikarenakan banyak TKI dari wilayah tersebut yang menjadi perdagangan orang dan harus dihenntikan segera.

"NTT jadi perhatian bersama-sama, angka trafficking tinggi. Harus kita nyatakan, sudah cukup orang NTT dijual dan ditipu kesana kemari. Ada juga yang tersiksa dan yang dibunuh," kata Menteri Hanif di hadapan ratusan peserta Kampanye Publik dan Dialog Interaktif 'Mempromosikan Migrasi Aman dan Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang' yang diselenggarakan oleh International Organization of Migration, Kemenaker, Rumah Perempuan Kupang, dan Kedubes Norwegia di Kupang, NTT,  Minggu (15/2/2015).

Menaker pun menceritakan sikap tegasnya dalam melindungi tenaga kerja Indonesia.

"Saya sudah cabut izin 28 PT penyalur TKI. Hari ini ada 34 PT lagi yang terancam. Tidak ada kompromi. Kalau ada PT bau-bau dagang orang, kita bunuh PT-nya. Kita cabut izin PT-nya," tegas Menteri Hanif.

Oleh karena itu, Menaker meminta kepada warga NTT agar selalu koordinasi dengan pemerintah desa jika ingin menjadi TKI.

"Agar tidak terjebak tindak pidana perdagangan orang, harus ada koordinasi dengan pemerintah desa," ujar menteri Hanif saat berada di salah satu desa di NTT yang warganya pernah jadi TKI tersebut.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak menghalang-halangi WNI yang mau kerja di luar negeri. Namun ia meminta semua mengikuti prosedur.

"Warga NTT punya hak migrasi untuk tingkatkan kesejahteraan keluarga. Harus dijamin keamanannya oleh pemerintah," tutur Hanif

Aturan Khusus

Dalam kesempatan itu, Menaker juga berencana membuat peraturan khusus terkait ketenagakerjaan untuk provinsi NTT karena dinilai tingkat perdagangan orangnya sangat menghawatirkan.

"Saat ini di NTT angka perdagangan orang sebesar 70 ribu kasus per tahun. Ini gawat darurat,"kata Menaker.

"Saya pertimbangkan peraturan khusus ketenagakerjaan khusus NTT agar migrasi warga NTT aman dan baik," sambung politikus PKB ini.

Hanif kemudian menceritakan pengalamannya bertemu TKI saat ke Malaysia bersama Presiden Joko Widodo. Saat ini, 80 persen TKI asal Belu memang dikirim ke Malaysia.

"Nantinya penempatan TKI ke Malaysia hanya 1 pintu. Indonesia hanya akan kirim TKI ke Malaysia melalui jalur legal, Malaysia juga hanya menerima yang legal,"tutup Menteri Hanif.