Sabtu, 4 Oktober 2025

Fitra Sebut Kebijakan Jokowi Soal BBM Antirakyat

Menurutnya, subsidi BBM yang digelontorkan pemerintahan Jokowi lebih kecil dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Editor: Rendy Sadikin
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Presiden RI Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara (Lanud) Suwondo, Medan, Sumatera Utara, Selasa (27/1/2015). Dalam kunjungan kerjanya ke Sumut, Presiden Jokowi meresmikan proyek pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kualatanjung, proyek diversifikasi produk (ingot menjadi billet) dan pengembangan pabrik peleburan alumunium PT Inalum, pencanangan Kawasan Industri Terpadu Kualatanjung-Sei Mangkei, pembangunan Gardu induk Sei Mangkei, pembangunan pabrik minyak goreng di Sei Mangkei, serta pencanangan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak prorakyat.

Menurutnya, subsidi BBM yang digelontorkan pemerintahan Jokowi lebih kecil dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, perbedaan subsidinya mencapai lebih dari ratusan triliun rupiah.

"Zaman SBY subsidi BBM sampai Rp275 triliun, pemerintahan Jokowi subsidi BBM Rp81,8 triliun. Itu kebijakan (Jokowi) antirakyat," kata Uchok dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2015).

Uchok menuturkan, dengan minimnya subsidi BBM dari pemerintahan Jokowi, harga yang akan dibeli masyarakat mengikuti pasar dunia. Menurutnya, kalau sampai harga BBM mengikuti pasar maka akan merugikan rakyat.

"Apalagi kalau harga minyak dunia naik. Itu berbahaya sekali. Ada modus dalam (meraup) pendapatan negara," tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved