Penangkapan Bambang Widjojanto
Fadli Zon: Impunitas Bertentangan dengan Konstitusi
Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut angkat bicara mengenai wacana hak impunitas bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut angkat bicara mengenai wacana hak impunitas bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wacana tersebut muncul usai ditetapkannya Wakil Ketua KPK Bambang Widjonjanto oleh Bareskrim Polri.
"Tidak ada yang imun di republik ini," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2015).
Fadli menuturkan setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintah. Sehingga tidak ada perbedaan antara Presiden, DPR, KPK dan Polri. "Semua sama, tidak ada yang bisa imun," ujar Politisi Gerindra itu.
Sehingga, kata Fadli, hak impunitas tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan bila terjadi masalah hukum maka hal itu harus diselesaikan dan dibuktikan. "Tidak boleh ada politisasi, kriminalisasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja mengatakan KPK berencana meminta impunitas kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Kita perlu minta, kemarin dibicarakan, semua pegawai di KPK minta dibuat dalam Perppu Harapannya, agar dikeluarkan secepatnya. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Pak Bambang Widjojanto dan impunitas buat kami," kata Pandu saat menghadiri acara aksi dukung KPK car free day, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015)
Pandu menuturkan, perlunya kesepakatan dari seluruh pegawai KPK dalam meminta Impunitas dari presiden dilatarbelakangi oleh kekuatan sumber daya manusia yang kuat. Selain itu, kata dia, KPK mempunyai banyak jaksa penyidik sehingga persoalan itu bisa diserahkan. Alasan lain KPK meminta impunitas dari Presiden Joko Widodo sebagai upaya penuntasan korupsi bisa berjalan optimal.
