Budi Gunawan Tersangka
Menkopolhukan: Presiden Tunggu Seleksi Budi Gunawan di DPR
"Dari hasil itulah akan diambil tindakan lebih lanjut oleh presiden," ungkap Tedjo.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu hasil fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Rabu (14/1/2015).
"Kita menunggu dari hasil hari ini fit and proper test. Dari hasil itulah akan diambil tindakan lebih lanjut oleh presiden," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, di kompleks Istana Negara, Jakarta, sebelum mengikuti Rapat Terbatas bidang Politik, Hukum dan HAM, Rabu (14/1/2015).
Komisi III DPR akhirnya secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin setelah menggelar rapat pleno yang diikuti 9 fraksi tanpa Demokrat.
Terkait putusan tersebut, kata Tedjo, apabila Komjen Budi Gunawan dinyatakan lulus, hasil itu akan menjadi pertimbangan yang dibicarakan dengan Presiden.
"Ya, itulah makanya itu nanti kami akan menghadap presiden tentunya untuk menyampaikan pertimbangan kepada beliau apa yang harus dilakukan dengan hasil ini, kan belum ada keputusan dari DPR," jelasnya.
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin membacakan hasil fit and proper test Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
"Menyetujui surat Presiden dengan musyawarah mufakat setuju semuanya secara aklamasi mengangkat Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI sekaligus memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman," kata Aziz diruang Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Dengan adanya keputusan tersebut, Komisi III akan membawa dan melaporkan kepada Ruang Paripurna pada Kamis 15 Januari 2015.
Sementara Budi Gunawan menyampaikan terimakasih atas kepercayaan Komisi III DPR. "Amanah yang berat dan besar. Kami bertekad memegang dengan sebaik-baiknya dan bekerja keras," imbuh Budi.
Aziz menuturkan masing-masing fraksi memberikan pertimbangan melalui forum pleno tertutup. Politisi Golkar itu tidak bisa mengungkapkan pertimbangan seluruh fraksi.
"Yang memberikan persetujuan 9 fraksi, partai Demokrat tidak hadir," katanya.
