"Ujian Nasional Diharapkan Distop, Harapannya Agar Stop Tipu-tipu"
Kata Itje terbukti selama ini pelaksanaan UN telah berdampak negatif terhadap peserta didik.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diharapkan mengubah konsep Ujian Nasional (UN).
Demikian dikatakan anggota dewan pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Itje Chodidjah, di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta Pusat, Minggu (4/1/2015).
Kata dia terbukti selama ini pelaksanaan UN telah berdampak negatif terhadap peserta didik.
Menurut Itje penerapan UN secara tidak langsung memaksa guru-guru di sekolah semi favorit untuk melakukan kecurangan.
Pasalnya pemerintah menetapkan standar kelulusan secara nasional.
"Ujian Nasional diharapkan untuk distop, harapannya agar stop tipu-tipu," katanya.
Ia berharap UN tetap diselenggarakan, namun fungsinya hanya sebagai alat pemetaan. Pemerintah bisa mengetahui tingkat pendidikan tiap sekolah, dari hasil UN, namun tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan.
Maka dengan demikian peserta didik maupun guru akan jujur dalam menyelesaikan soal-soal yang disajikan.
"Kalau itu bisa untuk alat pemetaan, saya rasa indah sekali. Pemerintah bisa tahu kebutuhan masing-masing daerah," ujarnya.
"Sekolah juga termotivasi melaksanakan kurikulum dengan baik, sehingga hasil evaluasinya saat UN bisa baik," terangnya.
Dalam kesempatan itu Itje mengaku mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, yang di akhir tahun menunda penerapan kurikulum 2013 bagi sebagian sekolah. Itje mengatakn sudah lama pihaknya mengkritisi kurikulum 2013, dan akhirnya Anies mau mengakomodir.
Ia berharap masukan-masukan FSGI soal UN juga bisa dipertimbangkan pemerintah, agar agenda tahunan itu tidak lagi dijadikan parameter utama kelulusan.
