Prahara Partai Golkar
Belum Terima Surat Agung Laksono, Fadli Zon Anggap Munas Golkar Bali yang Sah
"Tidak bisa asal kumpul bilang munas, lalu cari perlindungan pada kekuasaan, itu cara masa lalu yang tak bisa ditoleransi," katanya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR belum menerima surat kepengurusan Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol. Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menunjuk Agus Gumiwang sebagai ketua fraksi menggantikan Ade Komaruddin.
"Kalau ada surat nanti kita lihat, bagaimana keabsahannya, anggap biasa saja tidak akan kita lakukan apapun," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Fadli menilai surat tersebut tidak tepat. Ia menilai Munas Golkar yang sah digelar di Bali. Dimana Munas tersebut memutuskan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin.
"Tidak bisa asal kumpul bilang munas, lalu cari perlindungan pada kekuasaan, itu cara masa lalu yang tak bisa ditoleransi," katanya.
Ia menuturkan UU MD3 dijelaskan alat kelengkapan dewan berlaku selama lima tahun. Kecuali terdapat penambahan posisi terkait revisi UU MD3.
"Terkait fraksi berhubungan dengan DPP-nya. Tapi fraksi perubahan belum ada, Golkar tetap Ade Komaruddin. Tapi kalo nanti ada legitimasi, bisa kita sahkan, tapi menurut kami yang ada di Bali," katanya.
Sebelumnya diberitakan, kesekjenan DPR mengaku belum menerima surat pergantian kepengurusan fraksi Golkar kubu Agung Laksono. Demikian dikatakan Sekjen DPR Winantunintyastiti ketika dikonfirmasi, Rabu (10/12/2014).
"Kami belum menerima," kata Win.
Win mengatakan pihaknya tidak mengurusi internal partai politik. Kesekjenan bila menerima surat tersebut akan meneruskannya kepada pimpinan DPR.
"Sekjen hanya mengikuti aturan saja," kata Win.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR kubu Agung, Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan surat kepengurusan baru kepada Sekjen DPR dan MPR hari ini.
"DPP Partai Golkar hari ini juga akan mengirim surat ke Sekjen DPR dan Sekjen MPR," ujar Agus di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/12/2014).