Prahara Partai Golkar
Agun Gunanjar: Tim Penyelamat Partai Golkar Tak Ambil Alih DPP
Agun Gunanjar mengatakan, tugas tim bentukannya hanya untuk menyukseskan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar berlangsung demokratis.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunanjar mengatakan, tugas tim bentukannya hanya untuk menyukseskan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar berlangsung demokratis.
"Tim penyelamat hadir nggak mengambil alih DPP (Golkar), kami bertugas hanya mengantarkan proses penyelenggaraan Munas secara demokratis," kata Agun saat mengikuti Live Chat bersama Tribunnews.com di kantor Tribunnews.com, Palmerah, Jakarta, Kamiss (27/11/2014).
Menurutnya, Munas VII Golkar di Pekanbaru pada tanggal 5-8 Oktober 2009, sebagai institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi telah mengambil keputusan yang sangat penting sebagai dasar terhadap seluruh proses perjalanan organisasi masa bakti 2009-2015.
Secara khusus terhadap rekomendasi hasil Munas tersebut adalah tentang pelaksanaan Munas IX Tahun 2015, sebagai bahagian yang tidak terpisahkan atau sebagai satu kesatuan dari keputusan Munas.
"Berdasarkan Keputusan atau Rekomendasi tersebut, maka secara konstitusional Musyawarah Nasional harus dilaksanakan pada tahun 2015," kata Agun.
Lebih lanjut Agun menyebutkan, tim penyelamat hanya menonaktifkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Sebab, dalam proses pengambilan keputusan terkait Munas, Aburizal dianggap tidak memiliki tanggung jawab dan hanya memikirkan kepentingannya semata.
"Khusus untuk ketua umum, karena dia tidak bertangung jawab. meninggalkan rapat dengan semena-mena, tidak mampu lagi kendalikan rapat, tidak mampu lagi hadir di rapat. Bahkan menugaskan Theo (Wakil Ketua Umum Theo L. Sambuaga) untuk mengambil keputusan yang substansinya sama, secara sepihak tidak mendengearkan aspirasi. itu adalah pemimpin yang diktator, tidak demokratis," katanya.