Kabinet Jokowi JK
Jokowi Diminta Perjelas Nasib UKP4
"Tapi pemerintah saat ini nasib UKP4 belum jelas. Harusnya ada sistem efektif agar masyarakat bisa menyampaikan keluhannya ke pemerintah," ucap Jalu.
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tata kelola pemerintahan Joko Widodo diharapkan bisa memuaskan harapan masyarakat.
Pengawasan dan keterbukaan informasi terhadap Kabinet Kerja suatu langkah yang dilakukan oleh www.kawalmenteri.org.
Pengamat Paramadina Public Police Institute, Jalu Priambodo mengatakan tata kelola pemerintahan masih jauh dari harapan masyarakat.
"Keterbukaan publik ini masih ada kendala, masyarakat sulit mengakses kalau mengeluh juga tidak tahu bagaimananya," kata Jalu saat launching dan diskusi bertajuk "Pengawasan Publik terhadap Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK" di Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Jalu menyarankan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bisa dikelola lebih baik. Hal ini diperlukan untuk menampung keluhan publik tentang tata kelola pemerintahan. Selanjutnya pihak UKP4 akan melanjutkan ke kementerian-kementerian terkait.
"Tapi pemerintah saat ini nasib UKP4 belum jelas. Harusnya ada sistem efektif agar masyarakat bisa menyampaikan keluhannya ke pemerintah," ucap Jalu.
Menurut Jalu, buruknya tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi sistem transparansi. Hingga saat ini masih banyak kementerian-kementerian hanya mempunyai halaman Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) sebagai website resmi.
"Harapannya kita bisa memantau kementrerian dengan maksimal," jelas Jalu.
Transparansi yang buruk pada kementerian ini membuat hasil kinerja tidak bisa dipublikasikan. Akibatnya publik tidak mengetahui kinerja apa saja yang telah dilakukan kementerian tersebut.
"Masalah transparansi ini sangat penting. Bisa tidak dicari hasil anggaran kementrian dilihat atau diakses publik kalau bisa kementrian itu bagus," ucap Jalu.
Ia berharap kementerian yang belum melakukan transparansi publik bisa mencontoh dari kementerian lainnya. Tujuannya bisa mengkritisi kinerja menteri dalam pemerintahan Joko Widodo.
