Sofyan Tan Konsisten Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dr Sofyan Tan, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berasal dari Daerah Pemilihan (dapil) I Sumatera Utara, resmi dilantik bersama dengan 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa bakti 2014-2019 di Ruang Rapat Gedung Nusantara (gedung kura-kura), Rabu (1/10), Jakarta.

Sofyan Tan yang tercatat sebagai peraih suara terbanyak di dapil I Sumut bahkan mendapat kehormatan didaulat untuk membacakan serta menandatangani berita acara simbolis pengucapan sumpah/janji anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang beragama Budha.

Upacara pelantikan anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono yang akan segera mengakhiri masa jabatannya dan para pemimpin lembaga negara serta duta besar negara-negara sahabat. Turut hadir Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Usai pelantikan sambil sesekali meladeni jabat tangan dan permintaan foto bersama dari sejumlah relasi dan kolega yang sengaja datang untuk mengucapkan selamat atas pelantikannya, kepada wartawan Sofyan yang didampingi sang isteri tercinta Erlina, menegaskan akan konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Hal utama yang menjadi fokus perjuangannya bagi masyarakat luas adalah akses dan kualitas pendidikan. Niat mulai itu tidak hanya didedikasikan bagi masyarakat Sumut tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia.

Guna memuluskan perjuangannya selama lima tahun sebagai wakil rakyat, meski memilki keinginan berkiprah di bidang lain, namun Sofyan Tan mengaku sangat berharap ditempatkan oleh partainya di Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan.

"Kebetulan selama ini saya sering berkecimpung di bidang lingkungan hidup jadi bisa saja ke Komisi VII yang membidangi Energi Sumber Daya dan Mineral, Riset dan Teknologi serta Lingkungan Hidup. Atau di Komisi IX yang mengurusi Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan. Karena latar belakang pendidikan saya kan kedokteran. Hanya saja kalau saya ditanya maunya ditempatkan di komisi berapa jelas saya sangat ingin ditugaskan di Komisi X. Tetapi tentu semua iu sangat tergantung arahan partai. Yang jelas ditugaskan di Komisi manapun saya akan berupaya maksimal untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat," papar pria kelahiran Medan, 25 September 1959 ini.

"Kenapa saya menitikberatkan pada aspek pendidikan karena saya meyakini hanya lewat pendidikan lah suatu bangsa bisa melakukan perubahan yang lebih baik," selorohnya.

Sofyan Tan berpandangan pendidikan Indonesia saat ini sudah kehilangan landasan dan arah. Sudah tidak sesuai lagi dengan yang diamanatkan pada pasal 31 dan 32 UUD 1945. Karena itu bersama dengan anggota dewan lainnya dia bertekad mengembalikan pendidikan Indonesia pada landasan dan arah yang benar sebagaimana tertuang pada pasal 31 dan 32 UUD 1945.

"Sekarang di sebagian besar sekolah, selalu menomorsatukan mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Hal ini mengakibatkan pendidikan kita tidak bisa mencapai tujuan," tutur Sofyan Tan.

Padahal kalau dicermati, menurut Sofyan Tan, Indinesia itu adalah bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki ribuan bahasa dan ratusan suku. Sesungguhnya yang dibutuhkan adalah pendidikan berbasis multikultur yang dapat menyatukan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan yang senafas dengan nilai-nilai Pancasila, UUD dan Bhineka Tunggal Ika,.

Selain telah bergeser dari landasan dan arahnya, Sofyan Tan menilai pendidikan di Indonesia, juga masih belum mendapat dukungan yang 'riil' dalam hal pendanaan yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Anggaran pendidikan dalam APBN yang disusun pemerintah mencapai 20%. Cukup besar memang. Tetapi persoalannya anggaran tersebut semu atau tidak riil. Karena banyak terpakai untuk keperluan penggajian dan lain-lain. Otomatis hasilnya pun menjadi kurang maksimal," jelas Sofyan Tan.

Dikatakan Sofyan Tan, persoalan infrastruktur pendidikan tidak pernah bisa terselesaikan. Banyak gedung sekolah yang rusak tidak bisa diperbaiki. Namun yang paling memprihatinkan banyaknya anak putus sekolah karena ketiadaan biaya. Padahal UU secara tegas menyatakan pemerintah wajib memberikan akses oendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat.

Belum lagi soal kebijakan wajib belajar dinilainya terlalu singkat.

"Kebijakan wajib belajar yang diterapkan pemerintah selama ini yaitu 9 tahun, terlalu pendek. Akibatnya saat ini 62% masyarakat kita tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Idealnya wajib belajar itu 12 tahun," ujarnya.