Pernyataan Fitra Soal DPD Provokatif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD asal Aceh Fachrul Razi mengatakan bahwa laporan LSM Fitra tidak dapat dipertanggung jawabkan. Pernyataan tersebut hanya ditujukan untuk memecah belah anggota DPD. Karena itu sebaiknya para anggota DPD yang baru jangan terprovokasi.

"Kita sebagai anggota DPD terpilih tidak mau terprovokasi dengan peopaganda-propaganda di luar," tegasnya, Kamis (2/10/2014).

Fahcrul menegaskan pernyataan Fitra tersebut sudah dibantah keras oleh Sekjen DPD disertai pernyataan bukti bukti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan catatan Opini Wahar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada DPD.

Ia mengatakan pernyataan Fitra adalah bentuk serangan dini karena tengah menghangat proses pemilihan Ketua DPD RI 2014-2019. Salah satu kandidat kuat adalah calon dari Sumatra Barat, Irman Gusman. Namun hak prerogratif itu ada di tangan 132 orang anggota.

Memang sebagai lembaga negara wajar ada serangan serangan untuk memojokkan DPD. Apalagi sebagian besar anggota DPD juga adalah tokoh tokoh masyarakat. Jadi itu suatu yang normal saja.

"Yang penting adalah anggota DPD tetap kompak dan tidak terpecah belah atas informasi informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan," ujarnya

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sudarsono Hardjosoekarto membantah tudingan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahwa terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 1,3 miliar pada DPD periode 2009-2014.

Sudarsono menegaskan tidak ada satu rupiah pun anggaran DPD RI yang mengalir untuk kepentingan Ketua DPD, Irman Gusman saat menjadi salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat.

"Dipastikan tidak ada satu rupiah pun anggarna DPD yang digunakan untuk keperluan konvensi," kata Sudarsono di Gedung DPD, Jakarta.