Hak Politik Luthfi Dicabut, Majelis Syura PKS Enggan Komentar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid enggan mengomentari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukuman mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara.

Dalam putusan kasasinya, MA juga mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan publik. Menurut Hidayat, ia tak memiliki wewenang untuk mengomentari persoalan hukum yang dihadapi Luthfi. Hal itu, kata Hidayat, menjadi wilayah wewenang tim hukum yang mendampingi Luthfi dalam kasus korupsi suap impor daging sapi.

"Saya enggak berwenang mengomentari masalah hukum Pak Luthfi," kata Hidayat, saat dihubungi, Selasa (16/9/2014) pagi. Sementara, elite PKS lainnya belum berhasil dihubungi, terkait pencabutan hak politik Luthfi.

Putusan kasasi itu dijatuhkan pada Senin (15/9/2014) kemarin dengan ketua majelis kasasi yang juga Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar, dengan anggota majelis Hakim Agung M Askin dan MS Lumme.

Selaku anggota DPR, Luthfi terbukti melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi imbalan atau fee dari pengusaha daging sapi. Ia juga terbukti menerima janji pemberian uang senilai Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama dan sebagian di antaranya, yaitu senilai Rp 1,3 miliar, telah diterima melalui Ahmad Fathanah.

Sebelumnya, Luthfi divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia dinyatakan terbukti korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pengadilan tipikor juga menjatuhkan hukuman tambahan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya memperbaiki lamanya subsider denda, yaitu dari satu tahun kurungan menjadi enam bulan kurungan.