RUU Pilkada
Gerindra Tidak Akan Tarik Dukungan Kepada Ridwan Kamil
Partai Gerindra tidak mempermasalahkan sikap Walikota Bandung Ridwan Kamil.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra tidak mempermasalahkan sikap Walikota Bandung Ridwan Kamil. Ridwan yang diusung PKS dan Gerindra memilih Pilkada langsung dipilih rakyat.
"Biasa saja, engga menarik dukungan. Ridwan engga seradikal Ahok," kata Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Desmon mengatakan dalam berpolitik berbeda pandangan hal yang biasa. Terpenting, kader partai harus mengikuti aturan yang ada. "Akan dipecat engga? Ya engga juga," ujar Desmon.
Ia juga mengatakan Ahok tidak dipecat dari Gerindra melainkan mundur sebagai kader. Gerindra pun menerima permintaan Ahok. Desmon juga mengatakan RUU Pilkada belum diputuskan.
"Ini kan belum diketok, politik kan dinamis, respon positif dan negatif kita lihat, kita masih menerima masukan dari masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya, Walikota Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan tidak setuju atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Karena di undang-undang dijelaskan kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan hanya dipilih langsung oleh rakyat,"ujar Ridwan setelah rapat koordinasi nasional luar biasa di Apkasi dan Apeksi di Jakarta, Kamis (11/9/2014) siang.
Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ini akan merampok dan tidak menghormati hak-hak rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin mereka. Menurut Ridwan usulan yang diajuka oleh beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan pikiran rakyat untuk berdemokrasi.
Lebih lanjut Ridwan mengaku bupati dan walikota yang tergabung sebanyak 510 kepala daerah. Bupati dan walikota di seluruh Indonesia telah bersepakat untuk menolak pemilihan tidak langsung melalui DPRD.
"Rakyat tetap meminta sistem pemilhan langsung dan ini telah ditunjukkan dengan 80 persen survey yang tetap menginginkan pemilhan langsung," ujar Ridwan.