Bupati Bogor Ditangkap KPK
Abraham Samad: Kasus Rachmat Yasin Murni Laporan Masyarakat, Bukan Politisasi
"Kasus ini seperti biasa kasus yang dilaporkan masyarakat lewat Dumas jadi tidak ada nuansa tadi (politik)," kata Ketua KPK.
Penulis:
Edwin Firdaus
Editor:
Rendy Sadikin
lihat foto
Warta Kota/henry lopulalan
Ketua KPK Abraham Samad (2 dari kanan) bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (3 kanan) menunjukan uang Rp 1,5 Miliar saat gelar barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana suap yang melibatkan Bupati Bogor Rahmat Yasin di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2014). Barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 Miliar dari Rp 4,5 Miliar hasil OTT yang disita oleh KPK. Rabu (7/5/2014) tersebut sebagai suap kepada Bupati untuk memberikan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2754 hektar di Bogor. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK menegaskan tak ada nuansa politik terkait pengusutan kasus suap pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor, Jawa Barat., meski melibatkan Bupati Bogor Rachmat Yasin.
"Kasus ini seperti biasa kasus yang dilaporkan masyarakat lewat Dumas jadi tidak ada nuansa tadi (politik)," kata Ketua KPK Abraham Samad, Jakarta, Kamis (8/5/2014) malam. Abraham menegaskan, KPK akan tetap para koridor hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dia menjamin KPK tetap independen.
"KPK independen dalam jalankan amanah maka jalan pada rel sebenarnya. Ini murni dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti lewat OTT KPK," imbuhnya.
