Suryadharma Ali akan Dimintai Klarifikasi dalam Rapimnas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, akan diminta klarifikasinya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar pada 10 Mei 2014.

Hal itu terkait draft persetujuan dukungan untuk calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang disodorkan Suryadharma Ali pada peserta rapat di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Jumat lalu (2/5/2014).

Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP KH Zarkasyih Noer saat dihubungi Tribunnews.com menyebutkan dengan menyodorkan draft tersebut, Suryadharma diduga telah melanggar kesepakatan islah yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syariah DPP PPP, KH Maimun Zubair, pada 23 April lalu. Kesepakatan islah itu menyebutkan semua pihak yang terlibat konflik harus kembali ke posisi nol.

"Nanti kita akan bawa ke Rapimnas, yang dihadiri pengurus harian, ketua majelis dan ketua DPW, nanti akan diminta klatifikasi, akan ditentukan benar atau tidak (perbuatan Suryadharma)," katanya.

Sikap Suryadharma sebelumnya juga telah memicu konflik di tubuh partai berlambang Kakbah itu, yakni pada 23 Maret lalu saat Suryadharma hadir dan ikut berorasi di kampanye Partai Gerindra. Pada 18 April, Suryadharma mengumumkan dukungannya untuk Prabowo, sejumlah kader PPP yang menentang Suryadharma pun menggelar Rapimnas, yang hasilnya adalah pencopotan sementara Suryadharma, dan menyatakan dukungan terhadap Partai Gerindra tidak pernah ada.

Kisruh tersebut akhirnya selesai pada forum islah yang digelar KH Maimun Zibair. Semua pihak juga setuju untuk menunjuk Majelis Musyawarah Partai yang akan menentukan arah koalisi, dan hal itu akan dikukuhkan di Mukernas. Namun pada Jumat lalu Suryadharma kembali melanggar hal itu, dengan menyodorkan draft persetujuan pendukungan Prabowo. Zarkasyih menyebutkan Suryadharma selain dianggap melanggar islah, juga dianggap melanggar Mukernas partai.

Jika memang dianggap bersalah, Zarkasyih Noer belum bisa menduga sanksi apa yang bisa diberikan untuk Suryadharma. Namun demikian ia berharap hal itu tidak memicu konflik yang sebelumnya sudah diredam.