Pramono Edhie: Adakah Anggota Demokrat Mendatangi Aparat Militer?

TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) dan Peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) PD, Pramono Edhie Wibowo menjawab kekhawatiran sejumlah pihak mengenai potensi kecurangan Pemilu.

Pramono meminta semua pihak untuk berpikir positif dan tak perlu takut adanya pengerahan aparat atau dilakukan kecurangan oleh Partai Demokrat sebagai incumbent saat pemilu 2014.

"Jadi orang harus positif, jangan ada orang takut, bahwa kita gunakan aparat," tegas Pramono di Lapangan Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (5/4/2014).

Pramono memaklumi ada ketakutan masa orde baru terjadi sekarang, saat pemilu 2014 terjadi kembali. Tapi lagi-lagi Pramono memastikan tidak ada demikian. "Mungkin orang takut di orde baru, menggunakan aparat, sekarang tidak ada itu," tepisnya.

Dia jelaskan pula, bahwa penyelenggara pemilu, dibetuk berdasarkan Undang-undang (UU).

"Saya ingatkan, adakah anggota Demokrat mendatangi aparat militer? Siapa kira-kira? Jangan kami dituduh," tegasnya.

Karena itu, lebih jauh dia meminta semua saksi saat pemilu berlangsung benar-benar menjalankan perannya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu bisa benar-benar bisa berjalan transparan.

"Saksi itu, harus juga menjadi perhatian dari para kader. Karena kader harus punya saksi yang bisa dipercaya. Jangan tumpukan pada DPP semata. Karena kader kalau dia punya saksi tidak akan dicuriga. Saya berharap saksi yang ditunjuk untuk amankan suaranya (kader)," jelasnya.

Dia pun meminta semua pihak yang mengetahui adanya kecurangan pemilu untuk melaporkannya kepada Bawaslu atau Panwaslu.

"Kecurangan di mana, silakan melaporkan. Nanti bawaslu yang nyatakan curang atau tidak. Jangan semua berpendapat," tuturnya.

Sebelumnya juga SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Selasa (1/4/2014), berharap jajaran KPU, Bawaslu, Kepolisian dan masyarakat bisa cegah kecurangan yang dikhawatirkan tersebut terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

"Banyak yang bilang ada intimidasi dan paksaan dari sejumlah pejabat daerah. Panwaslu harus aktif untuk mengawasi dan mencegahnya," tegas SBY dalam akun twitternya yang diuppload 4 jam yang lalu.

Lebih lanjut kata SBY, bila memang ada yang curiga institusi intelijen bermain ia mempersilakan jajaran Bawaslu dan masyarakat luas awasi. "Lebih baik begitu," ujar SBY.

Ditegaskan SBY pula, Indonesia negara hukum. Ada saluran bagi rakyat yang akan mengadu dan menuntut. Termasuk terkait pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, SBY mengajak semua pihak untuk menggunakan cara demokratis yang diatur Undang Undang.

Selain itu SBY berpesan pula, Polri dan aparat keamanan lainnya harus bekerja penuh —sebelum, selama dan setelah pemungutan suara— untuk memastikan Pemilu tertib dan aman.

"Jaga netralitas TNI dan Polri, tidak boleh tergoda kekuasaan. Selama berstatus aktif, TNI dan Polri harus tetap lurus, tidak berpolitik," ujar SBY mengakhiri pesannya.