Masyarakat Umumnya Tidak Ingin Pemimpin Poligami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, secara umum masyarakat Indonesia lebih bersikap negatif ketimbang positif terhadap isu poligami. Jadi, parpol harus hati-hati dengan isu poligami. 

"Masyarakat Indonesia pada umumnya tidak menginginkan dipimpin atau memiliki pemimpin yang poligami," kata Hamdi Muluk ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Menurut Hamdi, langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terlihat sangat permisif terhadap poligami dibandingkan partai-partai lainnya secara politik tidak akan menguntungkan bagi partai itu dalam Pemilu 2014.

Hamdi mencontohkan, pengusaha restoran Wong Solo bangkrut karena pamer ke publik bahwa dirinya adalah seorang poligami. Hal serupa, bakal dialami PKS jika tetap permisif terhadap isu poligami, termasuk memilih pemimpin yang jelas-jelas sudah diketahui masyarakat berpoligami untuk diusung dalam Pemilu 2014.

Menurut Hamdi, PKS saat ini dalam posisi tidak diuntungkan karena stigma korupsi dan poligami yang begitu melekat di publik. Stigma sebagai partai korup dan petinggi partainya yang poligami, telah mengubur mimpi PKS dalam menambah suara dalam Pemilu 2014.

Menurutnya, PKS harus berhati-hati dalam isu poligami karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak ingin dipimpin oleh orang yang berpoligami. PKS, harus mempertimbangkan dalam memilih kandidat-kandidat yang bakal diusung dalam Pemilu 2014.

Dihubungi terpisah, pengamat politik UGM Mada Sukmajati mengatakan, poligami akan menjadi isu yang dinilai negatif oleh sebagian pemilih dalam Pemilu 2014. Ia mengatakan, isu poligami akan mempengaruhi pemilih di perkotaan dan kalangan berpendidikan.

Menurut Mada, kaum perempuan adalah kalangan yang akan paling bereaksi keras dan negatif terhadap isu poligami dalam wacana pencapresan mendatang. Petinggi PKS, harus mempertimbangkan isu-isu negatif terhadap partainya, seperti korupsi dan poligami.