Senin, 6 Oktober 2025

Calon Presiden

Wacana Capres Jusuf Kalla Bisa Dongkrak Elektabilitas PKB

Azhar Arsyad mengakui adanya dukungan yang besar bagi Jusuf Kalla (JK) untuk maju sebagai capres.

Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (kiri) saat acara perayaan HUT ke-68 PMI di sekitar bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2013). Pada acara ini juga diluncurkan mobil klinik ceria untuk pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta donor darah. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad mengakui adanya dukungan yang besar bagi Jusuf Kalla (JK) untuk maju sebagai calon presiden (capres). Dengan demikian, Jusuf Kalla diprediksi mampu mendongkrak elektabilitas PKB.

"Kalau dari Sulsel ya lumayan (dukungan), kalau ada wacana itu ya alhamdullilah karena jika Pak JK lebih membantu (menaikkan elektabilitas)," kata Azhar, Selasa (29/10/2013).

Menurut Azhar, dukungan terbesar JK berasal dari wilayah Indonesia Timur. Sedangkan Pulau Jawa masih dimiliki oleh Mahfud MD dan Rhoma Irama. "Kalau di Indonesia Timur, (Mahfud MD dan Rhoma) tidak terlalu tinggi, elektabilitas dan popularitasnya," kata Azhar.

Mengenai dukungan kepada Jusuf Kalla, Azhar menjelaskan bahwa sosok politisi Golkar itu sudah teruji sebagai negarawan saat menjadi wakil presiden.  "Reputasi dia memfasilitasi perdamaian, itu sangat dibutuhkan di negara yang dinamis, banyak suku dan sebagainya, untuk pemimpin bisa membangun hubungan antarsuku bangsa," katanya.

Azhar mengungkapkan usulan tersebut akan dibawa ke pengurus pusat PKB untuk diproses. Kemudian dilakukan survei internal khususnya untuk di luar Jawa.

"Tetapi itu masih permulaan, untuk sampai pada dukungan secara formal, suara-suara yang berkembang di Indonesia Timur, tidak tahu kalau di Jawa," katanya.

Azhar mengatakan JK tidak menawarkan diri sebagai calon presiden dari PKB. Dukungan tersebut, kata Azhar, juga tidak membuat PKB terpecah karena terbagi dengan Mahfud MD dan Rhoma Irama.

"Sapanjang tidak ada keputusan partai, diskusi itu masih terbuka lebar, jadi ini menurut saya hal yang biasa dipartai sepanjang belum ada keputusan. Kalau di Sulsel atau di Indonesia Timur, kami jauh beragam, kita butuh tokoh yang bisa plural, yang tidak punya rekam jejak mendiskriminasi, JK bisa diterima," ungkapnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved