Gubernur Diminta Bisa Kendalikan Bupati dan Wali Kota

TRIBUNNEWS.CO, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung agar pemilihan langsung hanya untuk gubernur, sehingga gubernur memiliki kedudukan yang kuat, dan mampu mengendalikan bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI Farouk Muhammad dalam diskusi memutus politik uang dalam Pilkada bersama Noviantika Nasution, dan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (11/10/2013).

“Kalau seperti sekarang ini di mana bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat, maka mereka sulit diatur karena merasa mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Karena itu, gubernur sulit mengatur tata kelola daerah, dan otonomi daerah yang seharusnya mempercepat kesejahteraan rakyat terjadi sebaliknya banyak yang dikorupsi,” ujarnya.

Padahal anggaran untuk Pilkada mencapai Rp 16,5 triliun/tahun, dan banyak kasus Pilkada masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Belum ditambah anggaran dari partai dan calon sendiri.

Bahkan, kata Farouk dengan kasus tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, ada yang meminta uang sampai Rp 20 miliar, maka biaya Pilkadanya berapa? “Belum lagi banyak konflik sosial. Tidak demikian halnya dengan pilpres dan Pilkada gubernur, yang relatif aman,” katanya.

Menurut Farouk, rakyat belum siap berdemokrasi karena tingkat pendidikan, ekonomi, dan kesadaran berpolitik yang masih rendah. Untuk itu calon kepala daerah yang menang akibat banyak mengeluarkan uang, maka akan berusaha mengembalikan uangnya dengan menghalalkan berbagai cara.

“Bisa menjual daerah, memotong bantuan sosial, penyalahgunaan APBD, dan pemekaran itu akhirnya menjadi ajang memanipulasi rakyat,” ujarnya.