Mayoritas DPD Dorong Jokowi Jadi Capres PDIP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Joko Widodo akrab disapa Jokowi melambung dalam Rapat Kerja Nasional III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P). Setelah mayoritas dari 33 DPD PDI P mengusulkan namanya sebagai calon presiden 2014.

Dalam rapat penyampaian usulan dan aspirasi yang disampaikan, tidak semuanya terang-terangan menyebut nama Jokowi sebagai capres. Ada juga yang menyebut nama Megawati, tak ketinggalan mereka juga menyorongkan Puan Maharani, tapi jumlahnya hanya sedikit.

Ada delapan kelompok yang maju memberikan aspirasinya. Masing-masing kelompok ini mewakili DPD yang berdekatan. Kelompok pertama yang mengusulkan Jokowi secara tegas adalah Panda Nababan. Dia mewakili DPD Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

"Jangan sampai menunggu sehari sebelum pilpres! Kita intro dulu, kita main cantik," kata Panda membawa usulan semua DPD yang diwakilinya dalam Rakernas III PDI Perjuangan di Ecovention Hall, Jakarta, Sabtu (7/9/2013). Usulan Panda disambut tepuk tangan.

Kelompok kedua disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman. Ia mewakili usulan DPD Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung dan Lampung. Mereka juga setuju dan mengusulkan Jokowi sebagai capres.

Alex beralasan, kehadiran Jokowi dengan kiprahnya selama ini memberi efek positif di masyarakat. Ia mencontohkan, satu kali pada 31 Oktober 2012, Jokowi menjadi pengisi kuliah umum di Universitas Andalas, Padang.

"Ribuan orang datang, sampai mereka protes supaya kuliah umum dipindahkan ke luar agar menampung orang lebih banyak," ucap Alex. Karenanya, kelompok yang diwakili Alex meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mempertimbangkan aspirasi ini.

Kelompok ketiga dari DPD Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, juga sama. Mereka mengaku menyerahkan capres adalah kewenangan Mega. Tapi, berdasar aspirasi masyarakat akar rumput, ramai-ramai mendukung setiap kebijakan yang dibuat Jokowi di Ibu Kota.

Berbeda dari kelompok sebelumnya, kelompok DPD Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, mengusulkan dua nama untuk capres yakni Mega dan Jokowi. Mereka ingin penyebutan capres sebelum pileg yang jatuh 9 April 2014.

Sementara kelompok DPD Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, kompak memberikan kewenangan menentukan capres di tangan Mega, termasuk siapa cawapresnya. Tak ada penyebutan tokoh dari kelompok ini.

Kelompok Kalimantan yang diwakili Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Ardiansyah, mengaku seluruh unsur DPD se-Kalimantan menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Kelompok ketujuh dari Sulawesi yang diwakili Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan Palaguna menyebut nama Jokowi sudah pas sebagai capres. Ia mencontohkan bagaimana Jokowi mendapat aura ketika membacakan Dedication of Life, surat Bung Karno tertanggal 11 September 1966.

"Ini menginspirasi kami saat berdiskusi kemarin telah menggetarkan gedung ini dan telah menggetarkan seluruhnya. Dan, kami sudah ditelepon pelosok desa kami betapa rakernas ini berikan getaran tertentu dan telah memberikan warna PDI-P," puji Palaguna.

Kelompok terakhir yang terdiri dari DPD Papua, Papua Barat, dan Maluku, juga meneriakan nama Jokowi. Namun, ada nama capres lain yang juga disorongkan mereka yakni nama Puan Maharani dan Mega. Hanya saja mereka meminta agar deklarasi capres PDI Perjuangan dilakukan awal 2014.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira yang memimpin rapat aspirasi dan pandangan ini mengungkapkan, soal nama Jokowi, tidak bisa dinilai hanya lewat presentase atau angka berapa banyaknya DPD yang mengusulkan.

"Pak Jokowi juga kita masih melihatnya normal saja. Hasil usulan ini nanti kita bahas dalam pertemuan yang lebih intens setelah rakernas. Prosentase banyaknya DPD yang mendukung tidak relevan juga sebagai ukuran.  Kuantitas tidak selalu menjadi satu hal yang tepat dalam situasi seperti ini," ujarnya.