Survei SMRC: Mayoritas Publik Sebut Presiden Soeharto Diktator
pihaknya melakukan survei nasional pada 1-10 April 2013 untuk menguji seberapa realistis klaim-klaim tersebut
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei mengenai 15 tahun reformasi dan pendapat rakyat apakah memang benar merindukan rezim orde baru pada masa presiden Soeharto.
Direktur Riset SMRC, Djayadi Hanan, mengatakan pihaknya melakukan survei nasional pada 1-10 April 2013 untuk menguji seberapa realistis klaim-klaim tersebut. Menurutnya survei tersebut melibatkan 1.200 orang responden, dipilih secara acak, dan diwawancarai tatap muka. Sampeldiambil dengan teknik probability sampling dan margin of error tiga persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
"Ada temuan penting dalam survei ini. Semua klaim negatif terhadap demokrasi itu tak sejalan dengan aspirasi masyarakat nasional secara umum," kata Djayadi saat rilis survei SMRC di Hotel Sari Pan Pacific, Selasa (21/5/2013).
"Kalau kita lihat tulisan, piye kabare? Isih penak jamanku toh? Maka rakyat menjawab, kabare apik, but I'm in good democracy now," tambahnya.
Djayadi menjelaskan dari hasil survei, 48,2 persen responden menyatakan pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan diktator. Kemudian hanya 28,9 persen menyebut demokratis dan sebanyak 22,9 persen tidak mengerti.
"Responden menyatakan perjalanan Indonesia saat ini berada di arah jalan yang benar sebanyak 65,2 persen. Kemudian 24,5 persen menyatakan ke arah yang salah, dan 10,3 persen tidak tahu," jelasnya.
Djayadi menerangkan, hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 64,1 persen responden menilai pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang demokratis. Dan hanya 15 persen yang menyatakan diktator dan sisanya sebanyak 20,9 persen tak mengerti.
"Mungkin masyarakat Indonesia tidak akan mau menukar kebebasan demokrasi yang didapat saat ini dengan ganti uang sebesar Rp 100 ribu per hari," tuturnya.
Ia menambahkan, mayoritas responden juga menginginkan pemerintahan demokratis seperti saat ini, yakni sebanyak 75,9 persen. Dan yang menginginkan pemerintahan diktator hanya 11,1 persen. Sedangkan sisanya 13 persen tidak tahu.
"Dari hasil survei terbukti orang yang memimpikan Indonesia kembali seperti Orde Baru, bukan mainstream suara rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan Indonesia semakin demokratis," ujarnya.
