Pimpinan DPR Bahas Soal Dipo Alam dengan Komisi I

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR akan bertemu dengan Komisi I membahas permasalahan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dipo Alam sempat  menyebutkan adanya kongkalikong antara DPR dengan sejumlah kementerian. Salah satu yang dilaporkan adalah Kementerian Pertahanan.

Apalagi, Dipo diketahui meminta Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk membintangi anggaran di Kementerian Pertahanan yang merupakan mitra kerja Komisi I.

"Ada semacam pernyataan Dipo Alam itu yang berdampak negatif terhadap DPR. Sehingga itu perlu direspon. Tapi memang tidak semaua fraksi setuju dan Demokrat keberatan. Karena itu nanti Pimpinan DPR akan mengundang pimpinan Komisi 1," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidik di Gedung DPR, Jakarta,  Selasa (8/1/2013).

Pertemuan itu, kata Mahfudz, menindaklanjuti surat Komisi I DPR kepada pimpinan DPR untuk mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengevaluasi kinerja Seskab Dipo Alam.

Wasekjen PKS itu mengungkapkan pertemuan nanti akan dibahas permasalahan tersebut sehingga DPR dapat respons dari sikap Dipo Alam tersebut yang telah melakukan tindakan pelecehan terhadap parlemen.

"Kita akan jelaskan duduk persoalannya seperti apa dan respons apa yg akan dilakukan. Jadi rapat nanti permintaan komisi I ya begitu (mengirimkan surat untuk presiden terkait kelakuan dipo alam), dan lengkap kok pimpinannya," ungkapnya.

Lebih jauh Mahfudz menjelaskan bahwa sebelumnya Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso telah menulis surat untuk dikirimkan kepada Presiden terkait sikap dan tingkah laku Dipo Alam. Namun, menurutnya surat tersebut belum sempat dikirimkan kepada Presiden lantaran Ketua DPR Marzuki Alie yang meminta untuk dibahas terlebih dahulu secara bersama-sama.

"Surat itu setahu saya belum dikirim ke presiden. Mereka (Demokrat) menanggapi penjelasan dari Seskab dan Menkeu dari rapat panja gabungan sudah cukup. Sedangkan pada rapat internal Komisi I dibahas lagi dan diputuskan bahwa masalah ini belum selesai dan DPR harus menyelesaikan ini. Tapi akhirnya Demokrat juga sepakat agar surat itu tetap diteruskan," tukasnya.

Klik: