Saiful Mujani Lakukan Survei Dipesan Direktur PT HIP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pemilik lembaga survei, Saiful Mujani mengaku membuat survei terhadap Bupati Buol, Amran Batalipu karena pesanan Direktur PT Hardaya Inti Plantation (HIP), Totok Lestyo.

Meski tidak tahu rinci kepentingan apa PT HIP terhadap pencalonan Amran, Saiful mengatakan pernah diberitahu jika HIP memiliki usaha perkebunan di Kabupate Buol.

"Pak Totok pernah bilang punya kebun (di Buol). Tapi dia mintanya survei untuk melihat bagaimana opini masyarakat disana terhadap berbagai masalah Buol jelang Pemilukada," kata Saiful saat bersaksi untuk terdakwa Hartati Murdaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/12/2012).
Saiful sendiri mengklaim, tidak mengetahui jabatan Totok di PT HIP.

"Selama ini saya mengenalnya sebagai orang Ibu Hartati. Posisi persis saya nggak tahu," terangnya.

Saiful lantas menjelaskan, pembahasan rencana survei dilakukan di Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran. Dalam pertemuan itu, menurutnya juga dihadiri, Amran dan Hartati Murdaya.

"Pak Totok memperkenalkan dan suruh menjelaskan survei," ujarnya.
Hartati dalam pertemuan kata Saiful, hanya diam mendengarkan pembicaraan survei.

Tim kemudian melakukan survei pada 1-10 Februari 2012 dengan dana Rp 300 juta yang sumber uangnya berasal dari Totok.

"Survei standar kita lakukan assesment bagaimana masyarakat menilai bagaimana pandangan masyarakat," ujarnya. Hasilnya posisi Amran cukup bagus dibanding pesaingnya.

Namun, Saiful mengakui diminta kembali untuk melakukan survei kedua.

"Bulan Juni 2012 awal Pak Totok kontak saya minta lagi survei dan minta jadi penasihat untuk Pak Amran. Sempat juga Pak Amran telepon membenarkan permintaan Pak Totok," ujarnya.

Saiful yang tengah berada di AS pada pertengahan Juni dilaporkan hasil survei kedua oleh asistennya. "Hasil survei lawan Pak Amran mengalami kemajuan pesat," imbuhnya.

Amran yang kecewa dengan hasil survei itu akhirnya membatalkan rencana pendampingan oleh Saiful selama 2 minggu.

"Nilai survei Rp 150 juta, tadinya Rp 300 juta untuk pendampingan Pak Amran selama 2 minggu, tapi mungkin karena ada kesalahpahaman Pak Amran tidak berkenan dengan survei," imbuhnya.