Dipo Alam Berniat Jahat Jika Tak Hadir Rapat Gabungan Komisi I

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR menggelar rapat gabungan untuk meminta penjelasan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait kongkalikong Kementerian Pertahanan dengan DPR.

Komisi I lalu mengundang Dipo Alam, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Kepala BPKP Mardiasmo. "Sejak pertama kali Dipo Alam berbicara ke publik mengenai kongkalikong yang melibatkan DPR yang disebut anggaran pertahanan," kata Ketua Komisi I Mahfuz Sidiq di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Mahfuz mengatakan pihaknya telah mengklarifikasi proses administrasi kepada Kementerian Pertahanan. "Ketika Seskab memintak Kemenkeu membintangi anggaran Kementerian Pertahanan ini jadi persoalan," ujarnya.

Anggaran yang dibintangi merupakan dana optimalisasi sebesar Rp678miliar untuk Mabes TNI dan Angkatan Laut. "Kenapa lontaran (Dipo) bertindak jauh, kenapa Seskab menyuruh Menkeu membintangi," katanya.

Mahfuz mengatakan Menkeu Agus tidak bisa memberikan penjelasan karena tidak punya catatan anggaran Kemenhan.

Ketika ditanya apakah Seskab diperbolehkan membintangi anggaran tersebut, Mahfuz mengatakan tidak bisa.

"Ini saya engga tahu kok bisa campur tangan antar lembaga kalau itu terjadi tandanya Seskab atasan Menkeu," imbuh Politisi PKS itu.

Dipo, kata Mahfuz, juga diminta untuk memberikan keterangan atas permintaan pemblokiran terhadap anggaran Kemenhan."Agar tidak terjadi penyanderaan anggaran Kemenhan, kalau datang kita tanya, kalau tidak datang saya tadi malam semua confirm," kata Mahfuz

Jika Dipo dan BPKP tak mengindahkan pemanggilan DPR, maka Dipo dapat dianggap telah melakukan pembohongan publik. "Kalau Dipo dan BPKP tidak hadir ada niat jahat dari awal dan menghindar," imbuhnya.

Klik: