Kamis, 2 Oktober 2025

Kongkalikong Pejabat dan DPR

PKS Kritik Tindakan Dipo Alam dan Dahlan Iskan

Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan sejumlah kementerian yang diduga melakukan kongkalikong

zoom-inlihat foto PKS Kritik Tindakan Dipo Alam dan Dahlan Iskan
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Mantan Cagub dari PKS, Hidayat Nur Wahid, bersama Fauzi Bowo (ki-ka), saat menghadiri acara pendeklarasian dukungan Partai Keadilan Sejahtera kepada pasangan Foke-Nara dalam Pilkada DKI putaran kedua, di Kantor PKS, Jakarta, Sabtu (11/8/2012). Setelah calonnya gagal melaju ke putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, PKS akhirnya menjatuhkan pilihan mendukung pasangan Foke-Nara, alih-alih mendukung pasangan Jokowi-Ahok. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan sejumlah kementerian yang diduga melakukan kongkalikong. Salah satu yang dilaporkan adalah Kementerian Pertanian.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Pasalnya, Kementerian Pertanian dipimpin oleh kader PKS Suswono. Menurut Hidayat, Suswono siap dipanggil KPK untuk menjelaskan dugaan tersebut.

"Suswono siap dipanggil kapan saja," kata Hidayat usai milad 100 tahun Muhammadiyah di Stadion GBK, Jakarta, Minggu (18/11/2012).

Menurut Hidayat, terdapat keanehan dalam pelaporan tersebut. Sebab, Dipo Alam lebih dahulu menyampaikan kasus tersebut kepada publik. Setelah itu barulah bertemu Suswono.

"Harusnya kan ketemu Pak Suswono dulu, klarifikasi dulu, kalau yang digunakannya begini terusu tida baik bagi masyarakat, kasihan," kata Mantan Presiden PKS itu.

Hidayat menegaskan PKS masih menuntut Dipo Alam untuk mengungkapkan siapa nama ketua fraksi yang diduga melakukan kongkalikong.

"Jangan asal ngomong, kalau berani ke KPK ya disebut, saya masih menuntut dia jujur, kalau ternyata isu, itu hanya memecah belah saja," kata Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Hidayat juga menyoroti tindakan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang merevisi nama oknum DPR yang diduga melakukan pemerasan.

"Sebelumnya beliau ngomong 10, terus disebut dua, terus tambah lima lalu dikoreksi," kata Hidayat.

Hidayat mengingatkan Dahlan bila menyampaikan informasi tanpa data layaknya pengamat jalanan. "Pengamat jalanan tidak ada tanggungjawab. Kan menteri posisi terhormat semestinya seluruh informasi diklarifikasi, kalau tidak nanti dianggap fitnah," katanya.

*Berita Lengkap Mengenai Kongkalikong Pejabat Negara Silakan Klik Disini

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved