Oknum DPR Minta Jatah
Istana:Ada Penggelembungan APBN Hingga Rp 700 M di Sebuah Kementerian
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam memperoleh masukan dan informasi dari PNS suatu Kementerian mengenai penggelembungan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam memperoleh masukan dan informasi dari PNS suatu Kementerian mengenai penggelembungan anggaran melalui Rencana Pemanfaatan APBN-P 2012 yang ditengarai Inisiatif dari Oknum DPR.
"Setkab menerima laporan dari pegawai negeri sipil sebuah Kementerian secara tertulis dan lisan, adanya potensi pemanfaatan APBN-P 2012, yang disusun oleh rekanan melalui oknum DPR, dari sebuah Komisi di DPR, yang menawarkan tambahan anggaran sebesar hampir Rp 700 miliar dalam bentuk pemanfaatan hasil optimalisasi, yang kemudian usulan tersebut diterima oleh Kementerian," kata Dipo dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (12/11/2012).
Menurut dia modus operandi seperti ini menimbulkan indikasi kongkalikong karena salah prosedur akibat “ownership” tidak jelas, penggunaan anggaran terkesan lebih diinisiasikan oleh rekanan dan oknum DPR dibanding oleh unit pengguna yang sebenarnya, pengadaan barang yang diajukan “tidak urgent”.
"Dan sebagian ditolak oleh pengguna karena tidak diajukan sesuai kebutuhan mereka yang mendesak serta ada potensi mark-up. Bila tidak dicegah, hal ini bisa berpotensi merugikan negara," kata Dipo.
*Berita Lengkap Mengenai Oknum DPR Minta Jatah Silakan Klik Disini