Pemerintah Harus Umumkan Nama Penyelenggara Haji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amanliah mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan kepada publik nama-nama Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau dulu dikenal ONH Plus.

Tidak terkecuali, PIHK nakal dan ilegal pun harus diumumkan pemerintah. Hal ini guna memberikan pemahaman kepada masyakat agar tidak terkecoh tipu muslihat PIHK bodong. Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi adanya masyarakat yang gagal menunaikan ibadah hajinya.

"Bahkan harusnya sejak awal diumumkan," ujar politisi PKS ini kepada Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Lebih lanjut ia berpendapat pengumuman mengenai hal ini dilakukan sejak tiga tahun terakhir. Agar masyarakat tahu tiap PIHK memiliki berapa kuota yang masih tersedia.

"Saya menyarankan pengumumannya sejak 3 tahun terakhir berapa kuota mereka, berapa yang mereka berangkatkan plus jika ada catatan-catatan yang harus diketahui masyarakat," terannya mengusulkan.

Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali mengungkapkan sebanyak 16 PIHK melakukan pelanggaran serius. Karena calon jamaah sudah membayar tetapi PIHK tidak menyetorkan dana jamaah tersebut ke rekening Kemenag.

"Mereka menjanjikan berangkat tahun ini tapi ternyata tidak berangkat," kata Suryadharma.

Dia mengatakan, pihaknya akan menindak tegas sampai pencabutan izin operasional 16 PIHK tersebut. Kemenag juga meminta polisi memproses PIHK yang tidak bertanggung jawab itu.

Politikus PPP ini juga mencontohkan kasus PIHK di Mojokerto Jawa Timur yang mengakali calon jamaah dengan membuat paspor palsu, yakni pas foto orang di paspor diganti dengan foto jamaah lain.

Klik: