RUU Kamnas
Setgab Lakukan Pertemuan Bahas RUU Kamnas
Anggota Dewan Pembina Demokrat Syarief Hasan mengakui adanya pertemuan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang membahas Rancangan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Demokrat Syarief Hasan mengakui adanya pertemuan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang membahas Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). RUU tersebut menuai polemik di masyarakat.
"Kalau malam di rumah saya, dilakukan semua hal dibicarakan termasuk kamnas dan kita ingin menyeragamkan pendapat dan kalau ada pemahaman yang sama supaya dikomunikasikan," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Walaupun draft RUU Kamnas datang dari pemerintah, namun Syarif yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM itu menegaskan tidak instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua Setgab.
"Enggak ada instruksi langsung kalau lobi dimana-mana saja selalu ada minum kopi juga selalu ada lobi, apa kopi bongkar apa arabica," katanya.
Syarief mengatakan partai yang tergabung dalam Setgab tersebut telah sepakat untuk terus membahas segala sesuatunya termasuk RUU Kamnas.
"Sesuatu yang demi kepentingan bangsa dan negara kita sepakat (akan dibahas) kita akan bahas terus. Setgab kalau rapat ingin menyamakan persepsi masing-masing fraksi punya pandangan sendiri," tukasnya.
Namun, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pembicaran di kediaman Syarief Hasan masih pembahasan awal. Apalagi semenjak itu, tidak pernah ada pertemuan lagi.
"Dirumah Pak Syarief Hasan baru sekali bertemu," katanya.
Ketika ditanyakan apakah terdapat pertemuan lanjutan di kediaman Syarief Hasan, Mantan Presiden PKS mengaku tidak mengetahuinya.
"Enggak tahu, kalau PKS enggak diundang," ujarnya.
Hidayat juga mempertanyakan apakah pertemuan tersebut dihadiri semua partai yang tergabung dalam Setgab.
"Kalau Setgab berarti melibatkan seluruh anggota setgab tapi kalau Demokrat dengan Demokrat sendiri bukan setgab," ujarnya.
Lalu bagaimana bila ada permintaan dari Setgab untuk menyetujui RUU Kamnas tersebut?
"Apa rasionalisasinya harus mendukung, kalau ternyata itu sama dengan yang kita tolak di Komisi 1 lha berani-beraninya pak Syarief Hasan untuk 1 suara," tukasnya.
Klik:
