IPW: Kenaikan Anggaran Penyidik Polri Harus Ditolak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Indonesia Police Watch (IPW) menegaskan rencana kenaikan anggaran Polri dan menyamakan gaji penyidik Polri dengan KPK harus ditolak. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan yang  perlu dilakukan sekarang ini adalah mengusut kekayaan para pejabat Polri.

"Mereka umumnya memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan kemewahan lainnya yang sangat tidak sebanding dengan gajinya," kata Neta dalam keterangan pers, Minggu (14/10/2012).

IPW mencatat sejak berpisah dari TNI, selama 12 tahun terakhir, Polri telah mendapatkan kenaikan anggaran 1.000 persen. Tahun 1999/2000 anggaran Polri hanya Rp 3,2 triliun. Tahun 2012 melonjak menjadi Rp 39,78 triliun. Kini di 2013 Polri minta tambahan anggaran jadi Rp 41 triliun.

Ironisnya, kata Neta, kenaikan anggaran yang begitu besar tak berbanding lurus dengan kenaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Keluhan terhadap anggota Polri yang suka melakukan pungli masih terus bermunculan.
"Begitu juga dugaan korupsi kian merebak. Salah satunya adalah kasus Simulator SIM," tuturnya.

Sebab itu, Neta mengatakan sebelum menaikkan anggaran atau gaji Polri, IPW mendesak dilakukan pengusutan terhadap kekayaan lima kelompok anggota Polri. Yakni polisi yang memegang jabatan strategis, memiliki wewenang dlm proyek pengadaan, memegang wilayah, memegang jasa pelayanan publik, memegang penanganan kasus, dan lain-lan. Neta meminta polisi-polisi yang di wilayah tugasnya ada pertambangan, perkebunan dan kawasan hutan perlu juga diusut.

"Tanpa pengawasan ekstra ketat kenaikan anggaran dan gaji Polri hanya "menggarami laut" yg tdk akan membawa perubahan signifikan pada peningkatan sikap, perilaku maupun kinerja Polri," katanya.

Neta mencontohkan sejak reformasi, sejak 12 thn lalu dimana anggaran Polri sudah naik 1.000 persen. "Perilaku dan kinerja Polri masih saja dikeluhkan masyarakat," imbuhnya.