Korupsi
ICW: Aparat Masih Fokus Tangani Sektor Konvensional
Indonesia Corruption Watch menganggap aparat penegak hukum, terkait kasus korupsi, masih terlalu berfokus pada sektor-sektor konvensional.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch menganggap aparat penegak hukum, terkait kasus korupsi, masih terlalu berfokus pada sektor-sektor konvensional.
Demikian disampaikan Tama S. Langkun dari Tim Divisi Investigasi ICW saat konferensi pers Laporan Trend Korupsi semester I tahun 2012 di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis (4/10/2012).
"Padahal kasus-kasus korupsi pada Sumber Daya Alam, seperti tambang, migas, perkebunan, kehutanan, memiliki potensi merugikan negara dalam jumlah yang besar, dan juga memberi dampak yang luas," terang Tama.
Meskipun demikian, Tama melanjutkan, ICW mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah memulai menangani beberapa kasus korupsi pada sumber daya alam.
Ada enam kasus dugaan korupsi di sektor sumber daya alam yang saat ini ditangan aparat penegak hukum, salah satunya adalah dugaan korupsi proyek bioremediasi yang dilakukan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) terhadap tanah tambang hasil eksplorasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), yang saat ini tengah ditangani kejaksaan dengan kerugian negara mencapai 200 miliar.
Seperti diberitakan sebelumnya, ICW menggelar konferensi pers terkait trend korupsi sepanjang semester I tahun 2012, di Kantor ICW di kawasan Kalibata Timur, Jakarta, Kamis (4/10/2012).
Temuan yang disampaikan ICW terkait trend korupsi di semester I tahun 2012 ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan selama periode 1 Januari 2012 - 31 Juni 2012.
Dari laporan yang dihimpun ICW, selama periode semester I tahun 2012, jika dilihat dari sektor korupsinya, kasus korupsi tertinggi terjadi di sektor Infrastruktur atau Sektor pengadaan barang dan jasa dengan jumlah kasus sebanyak 87 kasus. Diikuti kemudian dari sektor Keuangan Daerah dengan 50 kasus, dan pendidikan dengan 29 kasus.
Urutan lengkap jumlah tertinggi kasus-kasus korupsi berdasarkan sektor terjadinya korupsi adalah di sektor Infrastruktur, Anggaran Keuangan Daerah, pendidikan, Sosial Kemasyarakatan/Keagamaan, Pertanian, Perdagangan/Perindustrian, Bea Cukai/Pajak, Pertambangan/Energi, Pertanahan, serta Kesehatan.
Klik:
