Rakyat Masih Belajar Berdemokrasi

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi Partai Golkar Nurul Arifin berpendapat, belum saatnya pelaksanaan Pilkada langsung ditiadakan. Proses yang terjadi saat ini, dianggapnya adalah bagian dari pembelajaran bagi rakyat dalam berdemokrasi.

"Menurut saya, masih perlu waktu bagi rakyat untuk beradaptasi dengan demokrasi langsung yang saat ini diterapkan. Janganlah terlalu terburu-buru menuduh bahwa pemilihan langsung sebagai sebuah sistem sudah gagal," kata Nurul kepada Tribun, Rabu 12/9/2012). 

Pernyataan Nurul sekaligus menanggapi wacana Nahdlatul Ulama (NU) yang berencana membahas manfaat, untung ruginya pelaksanaan Pilkada langsung pada  forum Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang akan digelar di Cirebon, Jawa Barat, 15-18 September 2012 mendatang. Hasilnya, akan direkomendasikan ke pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Katib Aam Syuriah PBNU KH Malik Madany termasuk salah satu ulama NU yang menilai banyak kerugian bahkan, kerusakan yang ditimbulkan dalam pilkada langsung.

Menurutnya, pilkada langsung yang mulanya diniatkan yaitu untuk mendapatkan pemimpin berkualitas sekaligus sebagai pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat, di dalam kenyataannya justru memberikan hasil yang sebaliknya.

"Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral. Melainkan justru pendidikan yang tidak sehat," katanya.

Nurul Arifin kemudian mengingatkan, baru tiga kali ini pilkada langsung dilaksanakan. Sementara demokrasi, imbuhnya,  memerlukan waktu yang panjang untuk bisa berjalan stabil.

"Jika pemilihan gubernur masih dapat diterima karena sesuai dengan UU yang menyebutkan bahwa, gubernur adalah representasi pemerintah pusat. Namun, jika direduksi di tingkat kabupaten dan kota, maka hal ini harus ditinjau secara keseluruhan," papar Nurul Arifin.