SBY Ingin JK Jadi Duta Khusus RI Tangani Konflik Rohingnya

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi duta khusus Indonesia untuk menangani konflik Rohingnya, Myanmar.

“Saya berharap pak JK dengan pengalamanya yang luas bisa menjadi spesial envoi kita,” ungkap SBY kepada wartawan di depan plataran Kantor Presiden, usai bertemu JK, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Menurut SBY, sosok JK dengan setumpuk pengalaman seperti mengelola permasalahan di Ambon, dan Poso dapat menjadi duta yang menunjukan kepedulian dan solidaritas Indonesia terhadap isu kemanusiaan Rohingya.

Lebih jelas SBY menegaskan bahwa Myanmar terbuka terhadap partisipasi dan peran Indonesia. Hal itu tergambar saat kunjungan JK ke lokasi konflik di Rohingnya. Lanjutnya, kehadiran JK di Rohingnya membuatnya mengingat saat JK dan dirinya mengelola permasalahan di Ambon, dan Poso.

Karena menurut SBY, kurang lebih keadaanya dan situasi di Rohingnya dengan Ambon atau Poso kurang lebih sama. “Oleh karena itu, bagus kalau Indonesia mengambil peran yang konstruktif. Dan Myanmar terbuka sekali. Misalnya ikut membangun rumah atau bahan makanan apapun yang diperlukan oleh para pengusi yang terbagi dua etnis Rohingya,” jelasnya.

“Saya berpesan kepada pak JK tadi, mari kita kolaborasikan. Nanti pak JK akan bertemu lagi dengan beberapa tokoh di Myanmar. Tanggal 8 September kalau tidak salah dan setelah itu saya minta apa yang bisa Indonesia lakukan baik pemerintah maupun masyarakat luas,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PMI menjadi lembaga pertama dari Indonesia yang berhasil memasuki Myanmar. Presiden Myanmar mempersilakan JK dan rombongan melihat langsung kondisi yang terjadi di Provinsi Rakhine. "Sabtu besok, silakan meninjau ke Rakhine," ujar Sein dalam pertemuannya dengan JK di Istana Kepresidenan Myanmar di Nay Pyi Taw.

Pemerintah Myanmar mengapresiasi upaya Ketua umum PMI dalam membantu menyelesaikan konflik Rohingya. JK tiba di Myanmar Jumat (10/8/2012), dan diterima Presiden Myanmar.

Saat pertemuan tersebut terungkap, pemerintah Myanmar menyesalkan adanya pemberitaan yang mengatakan terjadi konflik etnis yang berujung pada konflik agama. Menurut mereka, pertikaian terjadi akibat aksi kriminal yang terjadi di dalam masyarakat yang berujung pada konflik komunal. "Karena itu kita mengingatkan kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik komunal ini sebelum mengarah ke konflik agama," kata Jusuf Kalla usai pertemuan itu.

Kalla menyebutkan, selama ini simpang siur pemberitaan konflik ini terjadi akibat adanya anggapan pemerintah Myanmar yang belum terbuka. Masyarakat internasional kemudian menjadi salah tafsir atas apa yang terjadi di provinsi tersebut.

"Karena itu, Presiden Myanmar meminta kita untuk melihat langsung apa yang terjadi di sana. Rencananya besok kita akan pergi ke Sitwee salah satu kota di Rakhine. Dan kita merupakan salah satu rombongan pertama yang diperbolehkan masuk ke sana," ujar JK.